Sistem Jaringan Semrawut, Bappeko Mojokerto Kumpulkan Stakeholder

Angga Laraspati - detikNews
Rabu, 07 Okt 2020 11:57 WIB
Pemkot Mojokerto
Foto: dok. Pemkot Mojokerto
Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Mojokerto menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder jaringan di Kota Mojokerto. Rakor digelar untuk mengurai benang kusut terkait masalah tata kelola instalasi jaringan yang ada di Kota Mojokerto.

Dalam rapat yang digelar Selasa (6/10), Kepala Bappeko Mojokerto Agung Moeljono menjelaskan pengelolaan jaringan selama ini menjadi atensi serius Bappeko. Selain masih semrawut, tata kelola jaringan belum terintegrasi dengan baik dan mengakibatkan jaringan listrik, gas, air, telekomunikasi dan sanitasi berjalan sendiri tanpa adanya koordinasi.

"Ini menjadi tantangan kita untuk merapikan sistem jaringan yang sudah eksis puluhan tahun lamanya. Saat ini kita mencoba menyinkronkan penataan seluruh jaringan untuk mempermudah penataan infrastruktur kota ke depannya," tutur Agung dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2020).

Dalam rakor yang dihadiri oleh Ditjen Migas Kementerian ESDM secara virtual tersebut, Agung menuturkan untuk memudahkan langkah koordinasi tersebut, dirinya memanggil semua stakeholder jaringan yang sudah eksis di Mojokerto. Di antaranya PLN, Perusahaan Gas Negara (PGN), PDAM, PT Telkom, Diskominfo serta Dinas PUPR selaku pengelola jaringan drainase.

"Mereka kita panggil untuk kita mintai peta jaringannya. Karena diakui apa tidak, selama ini kita buta terkait letak dan posisi jaringan mereka masing-masing," ujarnya.

Mantan Kepala BPPKA ini menuturkan pemanggilan stakeholder tersebut untuk mengurangi konflik antarpengelola infrastruktur dalam proses pembangunan berkala. Pasalnya, pada 2019, Pemkot Mojokerto menerima banyak pengaduan dari warga terkait pemasangan jaringan yang mengancam keselamatan jiwa.

"Warga mengeluhkan tatanan infrastruktur penggalian yang membahayakan para pengguna jalan. Dan saat kita coba mintakan pertanggungjawaban ke instansi yang bersangkutan, bukannya malah mendapat solusi, tapi malah saling lempar kesalahan antar-stakeholder," terangnya.

Lebih lanjut, Agung mengatakan rakor ini merupakan langkah awal dalam mematangkan konsep masterplan infrastruktur terintegrasi di tahun 2021 yang diharapkan dapat mendorong kemampuan Pemkot mengontrol pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan.

"Selain itu, ini untuk mempermudah alokasi penganggaran multi-institusi di dalam Pemkot, dan Bappeko berfungsi sebagai leading actor-nya," tegasnya.

Menurut Agung penyusunan masterplan tersebut juga dapat mendukung program keterbukaan informasi publik yang akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemegang kebijakan yang menjadi salah satu syarat wajib dalam pengajuan usulan program dari Pemerintah.

Agung juga menuturkan langkahnya melakukan penataan jaringan secara terintegrasi mendapat dukungan positif dari Ditjen Migas Kementerian ESDM. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya perwakilan dari Ditjen Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Erikson Alfredo Simanjuntak yang menyampaikan dukungannya terhadap visi-misi Wali Kota Mojokerto.

Di sisi lain, Konsultan Perencanaan Wilayah dan Kota yang digandeng Bappeko Fauzul Rizal Sutikno mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh stakeholder jaringan di Kota Mojokerto. Sebab, semuanya sudah sangat kooperatif dan kompak untuk membangun masterplan jaringan secara terintegrasi.

"Semua sudah oke untuk menyerahkan peta jaringannya, tinggal PT Telkom saja yang meminta tambahan waktu. Karena terkait jaringannya, kewenangannya berada di Kantor Sidoarjo," jelasnya.

Untuk langkah selanjutnya, ia menunggu instruksi dari Bappeko Mojokerto untuk memulai pengerjaannya.

"Setelah ini akan dilakukan wawancara dengan seluruh stakeholder yang terkait dan ketemu dengan eksekutif, manajer dan operator teknis untuk mengidentifikasi isu permasalahan di lapangan. Jika semuanya lancar, kita prediksi awal Juni 2021, masterplan sudah rampung," ungkapnya.

Rizal juga mengatakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto sudah ada dalam bentuk kajian drainase primer, sekunder dan tersier tetapi untuk peta jaringan PDAM masih belum ada.Nanti akan kelihatan yang tidak sinkronisasi di lapangan.

"Yang sedikit menantang yaitu management masing-masing institusi pengelola infrastruktur. Tapi kita patut apresiasi, karena seluruh yang hadir berkomitmen untuk memberikan keterbukaan data dan informasi jaringan dengan menandatangani berita acara rapat," pungkasnya. (prf/ega)