.webp)
Partai NasDem menyebut fraksi-fraksi yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) hanya menampilkan gimik. PKS, sebagai partai yang menolak pengesahan UU Ciptaker enggan disebut hanya bermain gimik.
"PKS konsisten, bukan gimik. Dalam hal ada partai lain hal itu sebagai gimik itu urusan mereka, yang jelas PKS tidak pernah plin-plan," kata Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf, kepada wartawan, Rabu (7/10/2020).
"Jangan mengalihkan persoalan yang mendasar, yaitu berbagai ketentuan dalam UU Ciptaker yang syarat dengan masalah dengan hal-hal yang nggak penting," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada dengan Bukhori, elite PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa PKS sejak awal menolak pembahasan RUU Omnibus Law. Buktinya, kata dia, PKS tidak mengirimkan nama sebagai perwakilan dan tidak ikut pertemuan pekan pertama.
"Ikut pun dengan misi mengawal agar omnibus law tidak membawa mudarat pada rakyat," ujar Mardani.
Blak-blakan Buruh Kecewa dan Merasa Dibohongi DPR dan Pemerintah:
Menurut Mardani, secara keseluruhan PKS istikamah menolak omnibus law itu. Alasannya, karena omnibus law lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.
"Bukan hanya buruh yang terdampak, bahkan lingkungan, pendidikan hingga pertanahan banyak melemahkan posisi masyarakat kecil berhadapan dengan kapital," katanya.
Sebelumnya, media sosial diramaikan tagar bernada hinaan terhadap DPR terkait pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja yang salah satunya adalah tagar #DPRPengkhianatRakyat. Partai NasDem menegaskan tidak ada pihak yang berkhianat dalam penyusunan RUU itu.
Baca juga: Tagar Hina DPR Bergema Gegara UU Cipta Kerja |
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya menyatakan pihak pekerja juga sempat bergabung dengan tim perumus UU Cipta Kerja bersama DPR. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menegaskan fraksi-fraksi yang menolak omnibus law itu hanya menampilkan gimik.
"Seluruh perwakilan fraksi juga hadir dalam setiap rapat rapatnya. Perdebatan tentu terjadi, sebagaimana kesepakatan juga terwujud. Kalau sekarang ada yang tiba-tiba menyatakan tidak sepakat atau menyebut tidak urgen, itu gimik saja. Sebab selama rapat panja, bahkan tidak sekalipun voting. Ketika terjadi ketidaksepakatan, terjadi lobi-lobi hingga akhirnya lahir kesepakatan," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya kepada wartawan, Selasa (6/10).
