Omnibus law RUU Cipta Kerja yang resmi disahkan dalam rapat paripurna menjadi topik perbincangan hangat hari ini. Selain itu, topik soal penutupan bursa transfer musim panas 2020 menjadi berita populer hari ini.
Selain itu, ada juga berita soal asal usul tanaman Janda Bolong dan Lidah Mertua. Harga tanaman itu terbilang fantastis, mencapai Rp 100 juta dengan sehelai daunnya bisa dibanderol Rp 15 juta.
Rangkuman berita-berita populer itu ditampilkan dalam tayangan video, berjudul 'SIDAK!: 06/10/2020 ISTIMEWA! MEMBAHAS OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA!' yang diunggah oleh akun YouTube CXO Media. Rangkuman berita setiap harinya, dikemas secara ringan dan ditayangkan setiap pukul 21.00 WIB.
Berikut Rangkuman Beritanya:
1) Omnibus Law Ciptaker, Pucak Pengkhianatan ke Rakyat
DPR RI resmi mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. DPR mempercepat jadwal pengesahan dari jadwal semula direncanakan 8 Oktober mendatang karena alasan laju COVID-19 terus meningkat.
Massa serikat buruh yang semula akan menggelar aksi juga disekat di daerah masing-masing. Upaya menggelar demo juga dilarang dengan alasan masih dalam situasi pandemi virus Corona. Buruh bakal menggelar mogok nasional selama tiga hari berturut-turut.
Sementara itu di media sosial muncul tagar #MosiTidakPercaya. Tagar tersebut menjadi topik terpopuler di Twitter Indonesia. Mereka sudah tak lagi mempercayai DPR dan pemerintah usai mengesahkan RUU Cipta Kerja yang penuh kontroversi.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati mengakui tingkat kepercayaan rakyat terhadap DPR dan pemerintah semakin menurun menyusul pengesahan RUU Cipta Kerja. Nur menyebut pengesahan RUU yang dilakukan DPR kemarin menjadi puncak pengkhianatan negara terhadap kehendak rakyat.
"Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang," kata Nur, Selasa (6/10/2020).
Baca juga: SIDAK 5 Oktober: 6 Berita Aktual Hari Ini |
2) Catatan Kritis Dalam RUU Cipta Kerja dan Dampak untuk Para Buruh
Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) telah resmi disahkan di rapat paripurna DPR kemarin. Sejumlah pasal krusial menjadi sorotan. Beberapa pasal memberikan dampak kepada buruh.
- Hari Libur Dipangkas
Hak pekerja untuk mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan sebelumnya sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Pada Pasal 79 ayat (2) huruf (b) mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan.
Pasal 79 juga menghapus kewajiban perusahaan untuk memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang sudah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun.
- Kontrak Kerja
Omnibus law menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Di Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Sanksi bagi Perusahaan Tidak Bayar Upah Sesuai Ketentuan Dihapus
Dalam Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan telah mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antaran pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dan pada Pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Namun dalam UU Cipta Kerja, ketentuan dua pasal di UU Ketenagakerjaan itu dihapuskan seluruhnya.
- Pasal soal Pesangon
Yang juga dipermasalahkan dalam UU Ciptaker adalah pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diturunkan dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah, dengan rincian 19 kali upah ditanggung pemberi kerja dan 6 kali upah ditanggung melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
