Muncul petisi online yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dari jabatannya. PAN menilai kinerja Terawan cukup baik, tapi memiliki sejumlah catatan.
"Pak Terawan ini menurut saya sudah bekerja. Dia melakukan hal-hal yang bisa dikerjakannya, meskipun tentu ada catatan-catatan yang mengiringi pekerjaannya tersebut yang harus menurut saya ditingkatkan," kata anggota Komisi IX F-PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).
Catatan pertama, menurut Saleh, adalah masih kurangnya fasilitas kesehatan (faskes) di rumah sakit-rumah di daerah. Saleh menyoroti masih kurangnya ketersediaan APD hingga ventilator di rumah sakit rujukan COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa fasilitas rumah-rumah sakit di daerah itu masih banyak yang belum lengkap, bahkan ada rumah-rumah sakit umum rujukan di daerah yang fasilitasnya tidak memenuhi standar seperti yang sebenarnya. Dan bahkan saya menemukan ada rumah sakit yang ternyata APD-nya kurang, maskernya juga belum. Apalagi alat-alat seperti ventilator, oksigen konsentrator dan sebagainya," ujar Saleh.
Selain itu, Saleh menyoroti kurangnya sumber daya dokter spesialis di Indonesia hingga kesiapan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam penyediaan vaksin Corona pada awal tahun mendatang. Ketua DPP PAN itu juga meminta perbaikan koordinasi antara Kemenkes dengan kementerian lain dan pemerintah daerah terkait penanganan pandemi Corona.
Baca juga: Posisi Terawan Digoyang Petisi |
"Kemudian memang ada saya lihat yang perlu ditingkatkan itu koordinasi antara Kemenkes dengan kementerian lainnya dan juga dengan pemerintah daerah, supaya ada keharmonisan program dan kebijakan yang dilakukan, sehingga tidak saling tumpang tindih kebijakannya," tuturnya.
Di sisi lain, menurut Saleh, Terawan sebagai Menkes sudah menunjukkan kinerjanya. Hal itu terbukti dari serapan anggaran Kemenkes yang digunakan untuk penanganan COVID-19.
"Terakhir buktinya bahwa Pak Terawan ini bekerja adalah memang anggaran yang ada di Kemenkes, baik APBN murni maupun APBN yang kemarin diberikan untuk dana penanganan COVID, itu juga digunakan dengan baik saya kira sudah tersalurkan dan diserap. Jadi kalau dia diserap berarti kan ada pekerjaannya," ungkapnya.
Meski demikian, Saleh menilai ada yang kurang dari cara komunikasi Terawan yang menurutnya kurang terlihat di publik. Karena kurang tampil di publik itu, kata Saleh, Terawan dinilai tidak bekerja selama masa pandemi Corona ini.
"Saya tidak tahu apa saja yang menjadi titik poin dari mereka yang buat petisi itu. Tetapi menurut saya memang mungkin ada komunikasi yang kurang dari Pak Terawan. Jadi bisa jadi karena Pak Terawan kurang banyak bicara di media, di publik, sehingga orang tidak mengerti apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, apa yang akan dan sedang dikerjakan," ujar Saleh.
"Tetapi jangan salah juga, jangan-jangan itu bukan keinginan pribadi Pak Terawan. Bisa jadi mungkin Presiden meminta supaya diam, lebih banyak bekerja saja. Kan kita tidak tahu ini apa yg terjadi di sana," imbuhnya.
Sebelumnya, beredar petisi online yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Jokowi diminta mencopot dan mengganti Terawan dengan ahli kesehatan yang lebih kompeten.
Petisi online yang dibuat di laman Change.org ini dibuat oleh Koalisi untuk Indonesia Bebas COVI9-19 yang terdiri dari JALA PRT, buruh Supinah, Presiden UIN Jakarta Sultan Rivandi, Ketua BEM UI Manik Marganamahendra, dan Irma Hidayana dari LaporCovid19.
Petisi bersangkutan muncul pada 30 September lalu yang awalnya menargetkan 5.000 tanda tangan. Namun, berdasarkan pantauan terakhir, petisi itu sudah ditandatangani lebih dari 30 ribu orang.
Di bagian deskripsi, koalisi menilai Terawan telah gagal sebagai Menteri Kesehatan dalam menangani pandemi. "Sudah bulan keenam pandemi Covid-19 di Indonesia. Bukannya membaik, situasinya justru makin parah. Salah satunya karena penanganan Covid-19 yang buruk," demikian deskripsi mereka.