.webp)
Tanda pagar (tagar atau hashtag) bernada hinaan terhadap DPR imbas penolakan pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) jadi trending topic di Twitter. PKS menilai tagar yang menjadi trending topic di media sosial Twitter itu sebagai bentuk kekecewaan rakyat atas pengesahan RUU tersebut.
"Trending topic di media sosial yang mendiskreditkan DPR adalah cerminan kekecewaan rakyat atas pengesahan Undang-Undang Ciptaker yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetyani kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).
Menurut Netty, masyarakat punya hak menyampaikan pendapatnya. Namun, di sisi lain, Netty meminta masyarakat tidak menyamakan semua fraksi di DPR karena PKS tegas menyatakan penolakannya terhadap UU Ciptaker.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Adalah hak rakyat untuk menyuarakan sikap dan pendapatnya. Namun, menurut saya, publik harus cermat menilai agar tidak menyamaratakan semua fraksi di DPR RI," ujar Netty.
"Fraksi PKS dalam sidang paripurna tersebut dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap RUU Ciptaker, meskipun akhirnya RUU tersebut tetap disahkan karena jumlah kami minoritas," lanjut dia.
Seperti diketahui, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Senin (5/10). Tagar penolakan pun meramaikan jagat dunia maya.
Muncul tagar seperti #DPRPengkhianatRakyat, #DPRRIKhianatiRakyat, #MosiTidakPercaya, #OmnibusLawSampah, hingga #tolakruuciptakerja. Tagar-tagar itu pun sempat memuncaki trending topic di Twitter.
(azr/jbr)
