Tagar Hina DPR Bergema, PPP: Di Medsos Perlu Ada Etika

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 06 Okt 2020 15:27 WIB
Wasekjen PPP Achmad Baidowi
Sekretaris F-PPP Achmad Baidowi (Zhacky/detikcom)
Jakarta -

Pasca-pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja oleh DPR RI bersama pemerintah, muncul tagar hinaan kepada DPR di media sosial (medsos). Fraksi PPP (F-PPP) DPR RI menilai perlu ada etika dalam menggunakan medsos.

Sekretaris F-PPP DPR RI Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek mengatakan tagar hinaan kepada DPR merupakan bagian dari ekspresi. Warganet dinilai memiliki karakter yang berbeda-beda.

"Saya kira itu bagian dari ekspresi yang karakter orang berbeda-berbeda," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).

Namun, menurut Awiek, dalam menggunakan medsos, perlu ada etika. Sama halnya ketika berbicara secara tatap muka yang beretika.

"Memang seharusnya di medsos itu perlu ada etika. Sama halnya dengan ketemu tatap muka. Cuma kalau ini disampaikan ke medsos," ujar Wakil Ketua Baleg DPR ini.

Dilihat detikcom sekitar pukul 11.25 WIB hari ini, sejumlah tagar mengenai DPR menjadi trending di Twitter. Mulai dari #DPRRIKhianatiRakyat, #DPRIMPOSTOR, hingga #OmnibusLawSampah, dan bahkan ada satu tagar menggunakan kata kasar.

Tagar berbau hinaan itu dianggap Awiek sebagai hal biasa. Awiek mengimbau warganet menggunakan bahasa yang santun.

"Fraksi PPP menganggapnya sebagai dinamika biasa. Cuma bisa mengimbau agar berkomunikasi dengan bahasa yang santun," imbuhnya.

Seperti diketahui, dalam paripurna pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat menolak, sedangkan 7 fraksi lainnya setuju. Paripurna pengesahan UU Cipta Kerja itu juga diwarnai aksi walk out (WO) Fraksi Demokrat.

Serikat pekerja dan buruh juga menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Dua juta buruh diperkirakan menggelar mogok nasional pada 6-8 Oktober sebagai bentuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

(rfs/imk)