Respons Dahlan Iskan, PKS: Pemerintah Butuh Oposisi untuk Kontrol Kebijakan

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 06 Okt 2020 16:00 WIB
Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Eks Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dari segi politik, menjadi pemerintahan terkuat karena hanya PKS yang secara frontal menjadi oposisi. Dia menyoroti soal mudahnya perubahan UU KPK, UU COVID-19, hingga omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker).

PKS menilai pemerintah butuh oposisi UU yang ada tetap berpihak pada rakyat. PKS juga setuju atas pandangan Dahlan bahwa oposisi tak seimbang dengan koalisi pemerintah.

"Wajib ada #KamiOposisi agar tidak terulang pemerintah mengajukan RUU yang melemahkan rakyat sendiri," kata elite PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).

Menurut Mardani, pemerintahan saat ini kuat karena jumlah oposisi lebih kecil dari koalisi pemerintahan. Mardani mencontohkan 'kekuatan' pemerintah yang bisa meloloskan UU Cipta Kerja yang dinilainya parah.

"Terkuat karena oposisi tidak besar. Dan berbahaya. Contohnya keluar UU omnibus law yang parah," ujarnya.

Karena itulah, menurut Mardani, pemerintah membutuhkan 'lawan' sebagai kontrol kebijakan. Jika tidak, menurutnya, kekuasaan pemerintah cenderung akan menyimpang.

"PKS akan istikamah menjadi #KamiOposisi. UU omnibus law kian menunjukkan pentingnya #KamiOposisi. Harus jelas dan tegas ada kontrol pemerintah. Jika tidak, power to corrupt. Tanpa pengawasan dan kontrol, kekuasaan cenderung menyimpang. Karena itu mesti ada #KamiOposisi yang kuat," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, eks Menteri BUMN Dahlan Iskan ikut berkomentar soal RUU Ciptaker yang telah disahkan. Dia menilai pengesahan payung hukum tersebut membuat pemerintahan era Presiden Jokowi menjadi yang paling kuat selama 22 tahun terakhir.

Hal itu disampaikan lewat tulisan di website pribadinya disway.id berjudul 'Menundukkan Pemerintah'. Menurutnya, sekarang ini DPR memberikan dukungan penuh kepada pemerintah mulai dari perubahan UU KPK, UU COVID-19, hingga omnibus law Ciptaker ini yang dinilai begitu mudahnya lolos di DPR.

"Saya kagum pada semangatnya-pemerintah dan DPR. Dari segi politik, inilah pemerintahan paling kuat selama 22 tahun terakhir," kata Dahlan dikutip detikcom, Selasa (6/10).

Dia pun membandingkan zaman di era pemerintahan Presiden Gus Dur, BJ Habibie, Megawati, hingga SBY, yang dinilai dukungan politiknya tidak sekuat pemerintahan saat ini. Sementara itu, saat ini hanya PKS yang secara frontal menyatakan oposisi.

Padahal, jika dibayangkan, Dahlan menilai pembuatan RUU Cipta Kerja ini sangat rumit karena harus menggabungkan 79 UU, yang terdiri atas 11 kluster dan 1.244 pasal.

(azr/jbr)