.webp)
Sidang perdana gugatan sejumlah warga termasuk perwakilan GNPF Ulama Sumut soal Pilkada Medan di Pengadilan Negeri (PN) Medan ditunda. Penggugat merasa kecewa karena ada tergugat yang belum melengkapi administrasi.
Sidang digelar di ruang Cakra 4, PN Medan, Rabu (6/10/2020). Majelis hakim diketuai oleh Deny Tobing.
Setelah persidangan dibuka, hakim meminta penggugat dan para tergugat, yakni KPU Medan dan Bawaslu Medan, menyerahkan berkas. Penggugat dan salah satu tergugat, KPU Medan, terlihat menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada majelis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, pihak Bawaslu tidak menyerahkan seluruh berkas yang diminta oleh majelis. Setelah itu, hakim ketua pun menunda persidangan hingga 13 Oktober 2020.
"Ya pertama, kita sangat kecewa terhadap pihak Bawaslu yang tidak bisa profesional dalam menjalankan tugasnya untuk mengikuti sidang ini. Ini kan hal yang kecil dan sangat normatif, sekelas Bawaslu tidak bisa menyiapkannya kan aneh," kata Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut yang jadi salah satu penggugat, Tumpal Panggabean, seusai sidang.
Tumpal menilai penundaan sidang merugikan pihaknya. Dia mengatakan semua pihak harusnya bisa tertib administrasi.
"Bagi kita, ini tentu kan merugikan, kita harus membuang waktu seminggu ke depan untuk menunggu sidang berikutnya, harusnya kan sidang hari ini bisa berlanjut kalau mereka bisa tertib administrasi," tuturnya.
Sementara itu, pihak Bawaslu Kota Medan mengatakan pihaknya akan mengikuti persidangan sesuai dengan ketentuan. Bawaslu mengaku akan melengkapi berkas yang diminta majelis hakim.
"Ya kita sebagai tergugat pada prinsipnya kita akan mengikuti persidangan ini, dan mungkin ada kelengkapan administrasi yang belum, maka ini ditunda sampai tanggal 13 Oktober mendatang. Ada perbedaan pendapat antara majelis dan kami terkait persoalan antara surat kuasa menganggap bahwa pimpinan itu hanya ketua, bukan yang lainnya. Nanti kita lengkapi lagi dokumennya sesuai permintaan majelis," ujar anggota Bawaslu Medan, Taufiqurrahman.
