Jakarta -
Sederet pihak mendorong agar Pilkada 2020 ditunda karena pandemi Corona belum mereda. Bahkan, salah satu desakan penundaan ikut menyeret anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adalah GNPF-Ulama Sumatera Utara (Sumut) yang menyasar langsung ke putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan menantu Jokowi, Bobby Nasution. Seperti diketahui, Gibran maju di Pilkada Solo sementara Bobby berlaga di Pilkada Medan.
Sindiran GNPF Sumut itu pun direspons Timses Bobby Nasution hingga Gibran sendiri. Berikut rangkumannya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sindiran GNPF Sumut
GNPF Sumut sudah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan untuk menuntut penundaan Pilkada Medan mengatakan akan tetap berjuang agar Pilkada Medan dapat ditunda. Gugatan itu terus dilakukan meski Presiden Jokowi hingga DPR sudah menyatakan Pilkada tidak ditunda.
Ketua Pokja Pilkada GNPF-Ulama Sumut Tumpal Panggabean pun berharap Jokowi tidak memaksakan kehendak untuk menunda pilkada. Dia menyinggung majunya anak dan menantu Presiden Jokowi yang ikut maju di pilkada.
"Kita berharap kepada Presiden Jokowi agar tidak memaksakan kehendaknya. Jangan gara-gara anak dan menantunya maju pilkada, lalu keselamatan orang ramai, keselamatan rakyat tidak diperhatikan," ujarnya.
Timses Bobby Ikut Pemerintah
Tim sukses Bobby Nasution di Pilkada Sumut tak berkomentar langsung soal tudingan GNPF Sumut itu. Yang pasti, timses Bobby mengikuti keutusan pemerintah.
"Sebagai Tim Bobby dan Aulia kami akan tetap tunduk dan patuh terhadap apa yang diputuskan pemerintah. Baik soal jadwal Pilkada, apakah diundur atau tetap kita siap sebagai tim kampanye," kata Jubir Timses Bobby-Aulia, Sugiat Santoso, kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).
Kata Komisi II DPR
Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Sodik Mujahid menjawab sindiran GNPF Sumut terkait alasan Pilkada berlanjut. Sodik menegaskan Pilkada berlanjut atau tidak, tidak behubungan dengan anak menantu Presiden Jokowi yang maju di Pilkada.
"Lanjut atau tidaknya Pilkada sama sekali tidak ada hubungan dengan anak-mantu Jokowi yang maju dalam pilkada, peserta pilkada ada 300-an," ujar Sodik kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).
Pilkada ini berlanjut diputuskan oleh Komisi II bersama Mendagri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, san DKPP. Kesimpulannya sepakat melanjutkan Pilkada dengan beberapa catatan.
PKS Senada dengan GNPF Sumut
Politikus PKS, Mardani Ali Sera, menilai wajar GNPF Sumut beranggapan Pilkada tak ditunda sebab anak dan menantu Jokowi berlaga. Itu karena pandemi Corona belum ada tanda-tanda penurunan.
"Wajar jika ada yang beranggapan demikian, karena positif COVID-19 kian tinggi," ujar Mardani yang merupakan anggota Komisi II DPR ini.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengeluarkan Perppu baru menyusul kondisi terkini. Menurut Mardani, pelaksanaan Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti berpeluang memunculkan klaster baru Corona bila dilakukan tanpa adanya aturan yang tegas terkait protokol kesehatan COVID-19.
"Tapi pemerintah tambeng terus memaksa pilkada tanpa melakukan Perppu Baru," tuturnya.
Gibran Ikut Menanggapi
Gibran santai merespons sindiran GNPF Sumut itu. Dia mengaku siap mengikut keputusan pemerintah, apakah Pilkada ditunda atau tetap pada 9 Desember 2020.
"Mau ditunda atau tetap diadakan 9 Desember itu keputusan KPU. Kapan saja saya siap," kata Gibran saat ditemui di Astana Oetara, kompleks pemakaman Sri Mangkunegara VI di Nusukan, Solo, Selasa (22/9/2020).
Secara pribadi, Gibran mengaku tidak mempermasalahkan jika Pilkada 2020 diundur. Kalau pun tidak diundur, dia juga siap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Ya nggak apa-apa kalau ditunda, saya siap. Kalau tetap 9 Desember ya nggak apa-apa saya siap lakukan protokol kesehatan ketat, sarasehan juga saya siapkan hand sanitizer satu per satu," katanya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini