.webp)
Polda Metro Jaya menurunkan personel di wilayah perbatasan menuju ke Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi massa buruh yang akan unjuk rasa di depan DPR/MPR RI.
"Kesiapan kami tetap mengantisipasi, Polda Metro Jaya bersama TNI dan juga pemerintah provinsi dalam hal ini Satpol PP kita sudah siapkan petugas di situ mengamankan tempat yang menjadi jalurnya titik yang krusial. Ada 9.236 personel yang kita turunkan sewilayah hukum Polda Metro Jaya secara gabungan antara TNI-Polri dan Pemda," jelas Yusri kepada wartawan, Selasa (6/10/2020).
Yusri menerangkan keputusan tersebut diambil mengingat pandemi virus Corona yang masih tinggi di wilayah Jakarta. Untuk itu, dia kembali mengimbau kepada para buruh untuk tidak datang ke Jakarta melakukan unjuk rasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita mengharapkan teman-teman serikat buruh dan pekerja dan teman-teman buruh lainnya untuk bisa mengerti bahwa kegiatan ini bisa membentuk satu klaster baru lagi penyebaran COVID-19," kata Yusri.
"Kita mengharapkan tidak usah turun, tidak usah berkumpul ramai dan mari kita taati aturan peraturan kesehatan yang ada salah satunya adalah menghindari kerumunan karena ini bisa membuat klaster baru lagi nantinya," sambungnya.
Seperti diketahui, Pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan langkah pemerintah dan DPR itu sebagai tindakan tidak bermoral.
Untuk itu, KSPI akan melakukan perlawanan dengan mengelar aksi mogok kerja nasional. Ia mengatakan aksi itu difokuskan di sekitar pabrik-pabrik dan kawasan industri.
"Kami tetap akan melakukan perlawanan, kami tetap akan lakukan aksi, kami akan lakukan aksi secara nasional yang disebut mogok kerja nasional. Konsepnya di pabrik masing-masing, karena ini seluruh anggota kami seluruh Indonesia, kalau keluar atau apa ya itu di luar kontrol kami,"kata Sekjen KSPI Riden Hatam Azis saat dihubungi, Senin (5/10/2020).
