Pemprov Jambi Tak Beri Izin Deklarasi KAMI di Monumen Tugu Juang

Ferdi Almunanda - detikNews
Senin, 05 Okt 2020 21:37 WIB
KAMI Provinsi Jambi.
KAMI Provinsi Jambi. (Foto: Dok. Istimewa)
Jambi -

Pemerintah Provinsi Jambi tak memberikan izin kegiatan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Monumen Tugu Juang. Pemprov Jambi tak memberi izin untuk menghindari adanya kerumunan dan menjaga ketenangan di masa Pilkada Jambi.

Hal itu tertuang dalam surat dengan nomor 2331/ SETDA.PBMD-2.3/IX/2020. Surat itu juga ditandatangani oleh Pj Sekda Pemprov Jambi, Sudirman. Rencanya, deklarasi KAMI di Jambi akan digelar pada 9 Oktober 2020 mendatang.

Jubir Pemprov Jambi, Johansyah membenarkan surat tersebut. "Sudah jelas surat yang ditandatangani oleh PJ Sekda Provinsi Jambi," ujar Johansyah kepada detikcom, Senin (5/10/2020).

Surat yang dilayangkan Pemprov Jambi itu sebagai bentuk surat balasan terhadap surat permohonan permintaan izin lokasi monumen Tugu Juang untuk dijadikan tempat Deklarasi KAMI. Di surat deklarasi KAMI itu rencananya akan dihadiri oleh beberapa tokoh di antaranya Jendral (Purn) TNI Gatot Nurmantyo, Din Samsuddin serta Rocky Gerung.

"Mengingat kondisi penyebaran Covid-19 di Kota Jambi semakin meningkat pada akhir-akhir ini dan juga telah memasuki masa kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020, maka permohonan KAMI Provinsi Jambi untuk menggunakan area Tugu Juang sebagai tempat deklarasi belum dapat dipertimbangkan," demikian bunyi surat Pemprov Jambi.

Dalam surat itu, Pemprov Jambi juga menyebutkan kegiatan deklarasi KAMI berpotensi kerumunan orang banyak sehingga berisiko menjadi pusat penyebaran Covid-19. Tidak diberikannya izin itu disebutkan sebagai bentuk menjaga stabilitas keamanan di masa Pilkada.

Sementara itu, Presidium KAMI Jambi, Amrizal Ali Munir mengaku bingung atas penolakan Pemprov Jambi memberikan izin area Tugu Juang untuk lokasi deklarasi. Dia merasa surat balasan Pemprov Jambi yang menolak pemberian izin area tidaklah beralasan

"Kami sudah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Jambi. Isinya, permohonan izin peminjaman Tugu Juang untuk deklarasi ditolak," kata Amrizal, dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikcom.

"Salah satu alasan penolakan adalah alasan keamanan. Menurut kami, alasan tersebut tidak beralasan. Gangguan keamanan apa sih yang diakibatkan dari pelaksanaan deklarasi tersebut? Kalau ada aksi penolakan, ya biarin aja, itu kan bukan gangguan keamanan," ucapnya.

Selain itu, Ketua Panitia Deklarasi KAMI Jambi Ika Sonizar juga menyatakan pihaknya telah menggelar rapat untuk membahas surat Pemprov Jambi tersebut.

"Kami bergerak cepat dan langsung menggelar rapat Sabtu, 3 Oktober 2020 kemarin. Kami tidak mempermasalahkan jika Pemprov Jambi menolak meminjamkan Tugu Juang untuk dijadikan lokasi deklarasi. Kami sudah mempertimbangkan sejumlah lokasi lainnya sebagai alternatif lokasi deklarasi," kata Ika Sonizar.

Ika Sonizar mengaku tidak mempersoalkan jika deklarasi harus ditunda.

"Nggak apa-apa ditunda, apalagi sekarang situasinya pandemi COVID-19 sedang memburuk. Kan ada surat instruksi dari Wali Kota Jambi, kami akan patuhi. Kami juga tak ingin anggota KAMI ada yang terpapar COVID-19," ujarnya.

(idn/idn)