Polisi Bubarkan Buruh yang Datang ke DPR Saat Pengesahan UU Cipta Kerja

Enam orang buruh datang ke depan gedung DPR/MPR saat rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja berlangsung. Polisi pun melarang buruh ini masuk ke gedung DPR.

Pantauan detikcom, Senin (5/9/2020), ada enam buruh yang datang ke depan gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pukul 17.18 WIB. Keenam buruh ini datang dengan berjalan kaki.

Polisi Bubarkan Buruh yang Datang ke DPR (Sachril/detikcom)

Polisi yang berjaga di depan gedung DPR langsung menghampiri keenam buruh ini dan meminta mereka pergi. Namun, para buruh tetap tak beranjak dari tempatnya.

Tak lama kemudian, Kapolsek Tanah Abang AKBP Raden Muhammad Jauhari dan beberapa polisi lainnya datang menghampiri para buruh. Jauhari bersama anggota kepolisian sempat berdebat dengan Ketua umum FSP LEM SPSI Arif Minardi.

Polisi Bubarkan Buruh yang Datang ke DPR (Sachril/detikcom)

Kapolsek ingin mereka semua pergi meninggalkan gedung DPR karena DKI Jakarta sedang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Perjuangan kita nggak berguna kalau diputuskan (RUU Cipta Kerja) sekarang," kata Arif Minardi.

"Semua ada aturan mainnya. Jangan memaksakan kehendak, Pak. Tidak perlu kita ngotot-ngototan," balas salah satu anggota kepolisian ke Arif Minardi.

Polisi pun langsung meminta Arif dan buruh lainnya meninggalkan gedung DPR. Sekitar pukul 17.30 WIB, Arif bersama kawan-kawan meninggalkan gedung DPR/MPR.

"Semua manusia punya hak dan kewajiban, Pak. Semua ada aturan mainnya. Ayo Pak silakan (pergi), Pak. Kita nggak usah debat di sini. Kita sudah sampaikan (bahwa Jakarta sedang PSBB)," ungkap seorang polisi.

Kepada awak media, Arif mengatakan ingin mengikuti rapat paripurna yang sedang dilakukan sore ini. Arif mengaku datang ke gedung DPR usai mengetahui bahwa rapat paripurna RUU Cipta Kerja digelar hari ini.

Namun, lanjutnya, buruh tidak bisa menyampaikan aspirasi karena dilarang masuk oleh polisi.

"Tiba-tiba paripurna jadwal tanggal 8, dimajukan tanggal 5 (Oktober). Tiba-tiba anggota DPR merapatkan. Kemudian menjadwalkan itu mogok nasional tanggal 7 dan 8, ya nggak ada gunanya kalau dimajukan tiba-tiba (rapat paripurna). Mereka (anggota DPR) ingin menghindari, ya. Jadi menurut saya mereka pengecut, jadwal itu bagaimana menghindari aksi kami di tanggal 6, 7, 8, itu," ujar Arif.

Sementara itu, sejumlah massa buruh dari SPSI tiba di Jalan Gerbang Pemuda sekitar pukul 17.50 WIB. Sekitar 15 orang datang menaiki kendaraan bermobil.

Mereka tampak membawa bendera SPSI dan hendak berjalan menuju depan gedung DPR. Namun, tidak lama setelah mereka turun dari kendaraan, polisi langsung mencegat belasan buruh tersebut.

"Mau ke mana, Pak?" tanya salah seorang polisi.

Polisi memberi pengertian soal kondisi PSBB dan larangan melakukan unjuk rasa. Para buruh ini tidak melawan dan bersedia kembali ke rumah masing-masing.

Seperti diketahui, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini. DPR bersama pemerintah dan DPD sebelumnya telah sepakat omnibus law Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.