Koalisi Sipil Desak RUU Cipta Kerja Dibatalkan, Serukan Mosi Tidak Percaya

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Senin, 05 Okt 2020 14:27 WIB
Omnibus Law Cipta Kerja
Ilustrasi (Foto: Omnibus Law Cipta Kerja (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) mendesak DPR dan pemerintah untuk membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka menilai RUU ini akan merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

"Meski ditentang oleh banyak kelompok masyarakat pemerintah dan DPR memaksakan pengasahan RUU Omnibus Law. Padahal jelas sudah bahwa setiap pasal-pasal dalam Omnibus Law justru menunjukkan negara mengabaikan hak rakyat, untuk hidup bermartabat dan justru mempercepat pengrusakan lingkungan," kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat menyampaikan sikap FRI melalui siaran YouTube Fraksi Rakyat ID, Senin (5/10/2020).

"Siapakah yang paling merugi dengan adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja? kita semua, contohnya omnibus law cipta kerja membuat pengusaha dapat menikmati hak guna usaha langsung 90 tahun padahal sebelumnya hanya 25 atau 35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun jika perusahaan memenuhi syarat," sambungnya.

Asfin menilai RUU Omnubus Law Cipta Kerja akan memperluas konflik agraria. Dia menyebut perempuan sering dikorbankan dalam konflik ini.

"Tentunya ini akan semakin memperdalam dan memperluas konflik agraria di mana perempuan sering kali mengalami intimidasi dan kekerasan berlapis. Seperti perempuan adat Pubabu yang diancam kriminalisasi karena melakukan aksi buka baju saat berhadapan dengan aparat keamanan," tuturnya.

Menyikapi hal tersebut, FRI menyampaikan beberapa sikap. Pertama FRI mendesak DPR dan pemerintah untuk membatalkan RUU Cipta kerja. Asfin juga menyoroti pembahasan RUU ini saat pendemi Corona.

"Kami menyatakan, satu mosi tidak percaya kepada DPR dan pemerintah, rakyat menuntut hentikan pembahasan dan batalkan RUU Omnibus Law Cipta kerja, pemerintah dan parlemen yang telah melakukan penghianatan kepada rakyat dan konstitusi. Sikap keras kepala mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tepat di saat rakyat dilanda kesusahan besar akibat pandemi COVID-19, resesi ekonomi menunjukkan pemerintah dan DPR telah menjadi antek penjajahan investor jahat dan koruptor," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2