Arief Poyuono soal RUU Ciptaker: Apapun Hasilnya Harus Diterima

Reyhan Diandri Ghivarianto - detikNews
Senin, 05 Okt 2020 13:52 WIB
Arief Poyuono (Andhika Prasetia/detikcom)
Foto: Arief Poyuono (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) oleh Badan Legislasi DPR RI di tengah pandemi COVID-19 merupakan kerja keras dari pemerintah, DPR RI, dan seluruh stakeholder di Tanah Air. Menurutnya, setiap Undag-undang dibuat memang tidak selalu akan menciptakan sebuah keseimbangan dan kepuasan bagi sebagian kecil masyarakat.

"Di mana pun yang namanya undang-undang adalah sebuah produk politik. Karena itu apapun hasilnya harus diterima semua pihak, jika merasa tidak puas masih ada jalur konstitusi yang disediakan dalam sistem negara kita yaitu melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal-pasal dalam UU Ciptaker nanti, apakah ada pelanggaran terhadap UUD 1945 dalam penerapannya," ujar Arief, dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Sementara mogok buruh secara nasional pada 6-8 Oktober dianggap sebagai hal lumrah. Hal itu karena banyak buruh dan pekerja yang dirumahkan akibat dampak pemberlakuan PSBB Ketat.

"Begitu juga para pekerja BUMN juga banyak yang di PHK serta bekerja dari rumah selama PSBB. Malah ada 14 BUMN yang karyawannya sudah nonaktif bekerja serta akan dibubarkan sama Erick Thohir, serta belum diselesaikannya hak hak para pekerjaannya," ungkap Arief.

"RUU Cipta Kerja memang bukan untuk mengatasi resesi ekonomi yang terjadi saat ini akibat dampak COVID-19, apalagi resesi ekonomi kan sifatnya seasonal. Dan tidak akan terjadi berlarut-larut di sebuah perekonomian negara," ujarnya.

Menurut Arief, resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia bukan termasuk yang darurat. Hal itu karena ada progres pertumbuhan ekonomi dari kuartal kedua yang minus 5,32 dan di kuartal ketiga masih bertumbuh walau dalam kategori minus.

"UU Ciptaker itu digunakan karena pascapandemi COVID-19 semua negara berlomba-lomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini akibat kerusakan sistem ekonomi yang terjadi di Indonesia dan negara lainnya akibat dampak COVID-19," ujarnya.

Oleh karena itu, Arief mengatakan perlu adanya UU Ciptaker untuk mengatur kembali hal tersebut. "Walau dalam proses legislasi RUU Ciptaker ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, namun ya itulah proses politik yang terjadi di setiap negara juga," pungkasnya.

(prf/ega)