.webp)
Hal yang dipaparkan terkait dengan tanggung jawab Pertamina sebagai BUMN sekaligus perusahaan migas nasional yang bertanggung jawab menyediakan energi di Indonesia. Salah satunya terkait upaya Pertamina untuk meningkatkan distribusi BBM hingga bisa menjangkau 77 ribu desa di seluruh Indonesia.
"Oleh karena itu, kita harus membangun lebih banyak outlet di seluruh desa di Indonesia agar masyarakat bisa menikmati aksesibilitas energi dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan energi yang terjangkau," ujar Nicke dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).
Selain itu, hal lain yang disampaikan adalah terkait issue strategis di bidang hulu migas dan upaya berkelanjutan yang dilakukan Pertamina untuk meningkatkan cadangan atau produksi migas. Lalu disampaikan juga terkait proyek kilang Pertamina yang sedang dalam progress untuk menambah kapasitas kilang agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
Nicke juga menyampaikan paya Pertamina menyiapkan energi baru dan terbarukan untuk menggantikan fossil fuel, termasuk menjalankan program biodiesel, yakni B30 hingga B100.
Menurutnya, hal tersebut sangat strategis karena Indonesia memiliki sumber sawit melimpah yang dapat digunakan dan menjadi salah satu sumber energi andalan bagi Indonesia. Sehingga bisa meningkatkan ketahanan suplai energi dari biodiesel secara berkelanjutan dan ekonomis. Begitu pula dengan dukungan untuk kebijakan domestik market obligation terkait volume dan harga batubara dalam rangka pembangunan DME untuk mengurangi impor LPG.
"Kami telah memaparkan seluruh issue strategis yang dihadapi Pertamina, program strategis dan solusinya serta dukungan yang kami perlukan dari KPK, agar seluruh program-program strategis ini dapat kami jalankan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah dicanangkan oleh Pemerintah," ujar Nicke.
Terkait sinergi dengan KPK, Nicke menjelaskan selama ini komunikasi dan koordinasi dengan KPK sudah berjalan sangat baik, khususnya Deputi Bidang Pencegahan dalam rangka penyelamatan aset negara yang dikelola Pertamina di seluruh daerah. Selanjutnya akan dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Dengan dukungan KPK sebelumnya, Pertamina berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara atas aset senilai Rp 9,5 triliun di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Nicke mengatakan aset tersebut akan dioptimalkan dan diberdayakan untuk menambah pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja di daerah tersebut.
"Apa yang kami paparkan tadi, alhamdulillah mendapat respon baik dari jajaran KPK. Kami berharap langkah selanjutnya masuk ke perjanjian yang dapat dikerjasamakan antara Pertamina dan KPK," tegas Nicke.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar menyambut baik rencana kerja sama tersebut karena Pertamina sebagai BUMN dan KPK memiliki tugas dalam hal program pencegahan tindak korupsi.
"Kerja sama ini nanti akan dibahas lebih detail dibawah naungan Deputi Pencegahan karena target kita adalah bagaimana memastikan bahwa BUMN ini juga bekerja dengan baik dan tugas KPK juga bisa berjalan," ujar Lili.
Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut turut hadir Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, M. Haryo Yunianto; CEO Commercial & Trading Subholding Pertamina, Mas'ud Khamid; CEO Upstream Subholding Pertamina, Budiman Parhusip, dan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. (prf/ega)
