Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati menemui pimpinan KPK membahas program pencegahan korupsi. Dalam pertemuan itu, Nicke memaparkan program strategis Pertamina ke depan.
"Kami tadi memaparkan seluruh permasalahan strategis yang dihadapi Pertamina serta program-program strategis untuk mencari solusi permasalahan strategis tersebut dan juga kaitannya dalam dukungan yang kami perlukan dari KPK. Agar seluruh program strategis ini dapat kami jalankan dan sesuai dengan target yang telah dicanangkan oleh pemerintah," kata Nicke, dalam konferensi pers, di kantor KPK, Jakarta, Jumat (2/10/2020).
Nicke mengatakan Pertamina sebagai BUMN dan perusahaan yang bergerak di bidang energi-migas bertanggung jawab dalam penyediaan energi se-Indonesia. Pertama, Nicke menyampaikan terkait cadangan produksi minyak dan gas Pertamina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di mana cadangan ini terus menurun, di mana pada 2002 Indonesia sudah jadi net importir. Sehingga perlu upaya strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan produksi. Cadangan hulu migas Pertamina itu sekitar 7 tahun," ucap Nicke.
Kedua, Nicke memaparkan terkait kapasitas kilang minyak di Pertamina. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM di dalam negeri, Pertamina berencana menambah jumlah kilang.
Nicke mengungkap sejumlah tantangan yang harus dijalankan oleh Pertamina ke depan. Mulai dari program peningkatan kualitas bio diesel hingga pemanfaatan ketersediaan kelapa sawit di Tanah Air.
"Barang kali kami ke depannya sesuai program yang dicanangkan pemerintah adalah bagaimana kita suplai dari kelapa sawit ini agar program biodiesel jadi bisa berkelanjutan," katanya.
Ketiga, Nicke menjelaskan perihal tingginya subsidi yang perlu dibuat mekanisme agar tepat sasaran. Selain itu, Pertamina juga berencana meningkatkan distribusi BBM ke seluruh pelosok negeri.
"Oleh karena itu, kita harus bangun SPBU di seluruh desa di Indonesia, agar masyarakat Indonesia menikmati aksesibilitas energi ini secara sama," katanya.
Terakhir, Nicke berbicara terkait penyelamatan aset. Menurutnya, ke depan bagaimana aset-aset yang sudah diselamatkan dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia.
"Sudah ada 2 kerjasama yaitu di Sumsel, dan Kalbar, di mana 2 itu saja Pertamina dibantu oleh KPK tentunya selamatkan 9,5 T asetnya, dan aset ini akan kita optimalkan, berdayakan untuk tambah pendapatan daerah dan serap tenaga kerja di darah tersebut," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, mengatakan pertemuan ini lebih pada menyangkut tindak lanjut dari pada rencana kerja sama. Menurutnya, KPK telah menandatangani MoU dengan Kementerian BUMN.
"Sementara Pertamina bagian dari Kementerian BUMN. Sehingga kita membuat, merencanakan program untuk perjanjian kerja sama. Rencananya nanti kita di situ akan menuangkan beberapa poin karena Pertamina sebagai BUMN, dan KPK mempunyai program dalam hal pencegahan salah satunya," pungkasnya.
Tonton video 'Dirut Pertamina Temui Pimpinan KPK, Bahas Pencegahan Korupsi':