Alasan KPU Tak Bisa Diskualifikasi Paslon Langgar Protokol COVID

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 02 Okt 2020 17:13 WIB
Ilham Saputra (Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Foto: Ilham Saputra (Lisye Sri Rahayu/detikcom).
Jakarta -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menemukan sejumlah paslon Pilkada 2020 yang melanggar aturan protokol kesehatan Covid-19 di masa kampanye. Bisakah paslon pelanggar protokol Covid-19 tersebut langsung didiskualifikasi?

"Selama 3 hari kampanye atau 4 hari kampanye, kita masih menemukan paslon-paslon yang melanggar ketentuan walaupun memang pelanggaran ketentuannya bukannya membuat konser yang sudah kita larang, membuat buzzer dan sebagainya, tetapi physical distancing yang tidak dijaga kemudian juga tidak memakai masker," kata Plh Ketua KPU Ilham Saputra dalam webinar KPU RI, Jumat (2/10/2020).

Selain itu, Ilham menyebut banyak petugas KPU di daerah yang terpapar virus Corona. Padahal, lanjut Ilham, pihaknya terus bekerja sama dengan sejumlah instansi dalam memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19.

"Kemudian kita khawatir dari penyelenggara pemilu bahwa memang masih ada anggota KPU Kabupaten, Kota, Provinsi yang terpapar Covid-19," jelasnya.

"Tentu sekali lagi saya katakan kerjasama para pihak Bawaslu sudah membuat Satgas untuk memastikan menindaklanjuti PKPU 13 Tahun 2020 untuk terus rekomendasi terhadap tindakan-tindakan yang melanggar PKPU 13," sambungnya.

Meskipun ditemukan banyak pelanggaran protokol kesehatan, Ilham menegaskan bahwa KPU tidak bisa mendiskualifikasi para paslon tersebut. Hal ini telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2012.

"Tetapi memang secara aturan kita tidak bisa melakukan diskualifikasi jika kita mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2012 yang kita jadikan pedoman dalam penyelenggaraan Pilkada ini," ujarnya.

Selain itu, KPU pun telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, polisi dapat mengenakan sanksi pidana terhadap para paslon pelanggar protokol kesehatan COVID-19.

Akan tetapi, lanjut Ilham, untuk bisa mendiskualifikasi para paslon harus menunggu waktu inkrah terhadap proses hukum yang berlangsung.

"Dalam salah satu pasal PKPU 13 bahwa polisi dapat menindak tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan atau PKPU dengan tindak pidana. Tentu kalau ditanya soal diskualifikasi tidak bisa. Karena, walaupun dia sudah tindak pidana kita harus menunggu inkrahnya terhadap proses hukum yang berlangsung," ungkapnya.

Atas hal ini, KPU meminta agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam menyukseskan kegiatan Pilkada 2020. Ia mengimbau mulai dari para paslon, masyarakat hingga instansi terkait dapat bersama-sama menegakkan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

"Kita ingin semua bersinergi, seluruh pihak yang berkepentingan dengan pilkada ini, stakeholder yang berkepentingan dalam pilkada ini untuk saling bergandeng tangan, bersinergi agar kemudian proses penyelenggaraan bisa kita laksanakan dengan baik," ujarnya.

"Tentu ini jadi pembelajaran kita semua. Jangan sampai kegiatan kita yang sampai akhirnya dikoreksi dan dikritisi banyak pihak ada permintaan penundaan pilkada ada yang mengatakan aturannya belum tegas dan sebagainya," lanjutnya.

(gbr/gbr)