Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub mendukung upaya pemulihan logistik selama pandemi. Hal ini mengingat logistik menjadi tulang punggung bagi sektor lain yang membutuhkan distribusi barang sehingga dibutuhkan penyesuaian dan strategi baru antara rantai pasok global dengan adaptasi, digitalisasi, kesiapsiagaan untuk keberlanjutan sistem logistik di masa pandemi COVID-19.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Umiyatun Hayati Triastuti, mengatakan guna mendorong pemulihan logistik dibutuhkan juga kebijakan dan dukungan penuh dari regulator sehingga proses pendistribusian pasokan barang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
"Dalam rangka pemulihan kesehatan dan ekonomi ini harus dilakukan dalam satu kemudi, di mana instrumennya adalah menekan kurva COVID-19 dengan berbagai protokol kesehatan. Jika kurva COVID-19 berhasil ditekan, maka kita bisa mulai dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan Jaring Pengaman Sektor Riil (JPSR)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10/2020).
Hal ini disampaikan dalam webinar seri #8 yang digelar Balitbanghub bersama Universitas Gadjah Mada (UGM). Adapun webinar ini bertujuan untuk mendiseminasikan hasil kajian terkait strategi tersebut.
Dalam webinar tersebut, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza mengatakan adanya pandemi COVID-19 menyadarkan tentang perlunya akselerasi untuk sistem transportasi di masa depan. Menurutnya smart mobility and logistic, automated & autonomous vehicle yang terintegrasi dengan sistem cerdas akan berdampak pada sistem transportasi jangka panjang.
Peran Transportasi Perkeretaapian dalam Percepatan Distribusi Logistik
Terkait hal ini, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Gede Pasek Suardika mengatakan kereta api sangat berperan dalam mewujudkan kecepatan dan ketepatan distribusi komoditi kesehatan di masa pandemi. Sementara pada pascapandemi. kereta api berperan sebagai penyedia jasa layanan angkutan barang untuk komoditi kesehatan, pangan, dan sandang.
"Ide kereta api sebagai tulang punggung logistik itu sudah dari dulu, maka kecepatan dan ketepatan itu menjadi sangat penting," katanya.
Saat ini perkeretaapian memiliki peluang perluasan produk layanan angkutan barang untuk logistik komoditi kemanusiaan pasca pandemik melalui kebijakan extending. Pasalnya, kecepatan dan ketepatan distribusi logistik kemanusiaan menjadi hal terpenting selama pandemi.
Oleh karena itu, diperlukan kesiapan sistem distribusi logistik yang matang, yakni melalui dukungan peran perkeretaapian dan dukungan berbagai pihak. Hal ini guna mewujudkan percepatan distribusi logistik dan peluang usaha baru melalui moda perkeretaapian.
Pada kajian yang dilakukan bersama UGM, terdapat dua kebijakan yang dapat dilakukan yakni kebijakan jangka pendek dan kebijakan jangka panjang. Untuk jangka pendek, kebijakan yang bisa dilakukan meliputi perencanaan rantai pasok komoditi kesehatan, penentuan lokasi stasiun utama sebagai hub/terminal, penyediaan fasilitas pendukung distribusi komoditi kesehatan, dukungan regulasi, koordinasi lintas operator angkutan barang, penyiapan SDM perkeretaapian, dan pemanfaatan IT terkait proses tracking dan tracing system.
Sedangkan kebijakan jangka panjang meliputi perencanaan model bisnis logistik kemanusiaan, perluasan jaringan simpul/hub/terminal, pengembangan fasilitas pendukung distribusi, formulasi skema pengusahaan logistik kemanusiaan, model kemitraan bisnis angkutan barang terpadu, peningkatan kompetensi SDM perkeretaapian dan pengembangan IT untuk dukung jasa layanan logistik kemanusiaan berbasi IoT.
Pemulihan Industri Jasa Logistik Pasca Pandemi COVID-19
Selama pandemi, angkutan barang juga mengalami penurunan sehingga diperlukan strategi pemulihan angkutan logistik untuk mengembalikan dan meningkatkan perekonomian nasional. Berdasarkan penelitian, bisnis logistik dinyatakan pulih jika sistem logistik bisa bertahan, serta handal di dalam maupun di luar wilayah, baik saat ada bencana maupun tidak.
"Dampak dan respons industri jasa logistik untuk upaya pemulihan sangat bervariasi, namun secara umum strategi pemulihan melambat karena kontradiksi antara keinginan untuk meraih pasar baru. Namun di saat yang sama tidak siap untuk berinvestasi untuk mencapainya akibat tersendatnya aliran kas selama pandemi. Kontradiksi ini dapat diselesaikan dengan beberapa prinsip inovasi pelayanan logistik, termasuk dengan referensi praktik baik yang sukses di masa pandemik (B2C, C2C) untuk menjadi standar bagi model bisnis layanan logistik nasional," katanya.
Gede Pasek juga menjelaskan saat komunitas industri tidak sanggup mengubah bisnis modelnya karena keterbatasan dana selama pandemi maka Pemerintah dapat melakukan stimulus keuangan guna memicu dan memacu pergerakan angkutan barang.
Pasalnya, industri logistik merupakan tulang punggung perdagangan dan industri lainnya yang tetap membutuhkan distribusi barang. Namun, hal ini juga memerlukan kebijakan yang tepat karena tidak semua industri jasa logistik yang terkena dampak negatif dari COVID-19.
"Dari semua yang sudah dibicarakan, maka mengerucut pada dua hal kata kunci yaitu integrasi dan kolaborasi," pungkas Gede Pasek.
(mul/mpr)
