.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md mendapat kabar kalau Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengendalikan pemerintahan dari luar daerah. Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Quomas mengaku juga pernah mendengar kabar itu.
"Kita sudah pernah dengar, tapi kan kita perlu konfirmasi, saya kira kalau komisi II dengar pemerintah sudah lebih tau dari kita," kata Gus Yaqut sapaan akrabnya, ketika dihubungi, Kamis (1/10/1010).
Gus Yaqut mengatakan komisinya akan mengecek terkait Bupati Intan Jaya itu. Jika benar, menurutnya, Kemendagri harus mengambil langkah tegas terhadap Bupati tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu info yang terkait dengan pemerintahan atau pemda kita akan cek, karena kita punya ke sana tim yang bisa ngecek, jika ini benar maka kita minta Kemendagri untuk ambil tindakan, ambil sikap, karena nggak bisa kalau namanya kepala daerah kalau nggak ada di daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud menyebut kalau situasi di Intan Jaya sudah kondusif setelah terjadinya penembakan TNI dan warga sipil. Namun Mahfud meminta Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengawasi secara langsung situasi keamanan di daerahnya.
"Di Intan Jaya, situasi aman-terkendali seperti biasa. Aparat keamanan sudah berjalan seperti biasa, cuma kita mengimbau pemerintah, dalam hal ini Bupati, supaya mengendalikan Intan Jaya itu secara langsung. Jangan dikendalikan dari luar," kata Mahfud kepada wartawan melalui konferensi secara virtual, Kamis (1/10/2020).
Mahfud mengaku mendapat laporan bahwa Natalis tidak berada di Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan tugasnya. Dia akan mengecek kebenaran kabar itu.
"Kabarnya nih ada, kan beliaunya sendiri kan tidak di sana. Ada di tempat lain. Nanti kita sedang cek, apa betul ada di Bintuni atau tidak. Nanti kita cek dan kita minta agar di sana secara langsung," katanya.
Tonton video 'Mendagri Sentil Pejabat yang Bicara 'Saya Akan Tumbangkan' di Pilkada':
