Pilkada Ditunda atau Lanjut, Satgas: Pilihan yang Sama-sama Kurang Bagus

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 01 Okt 2020 18:18 WIB
Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Doni Monardo (Azizah/detikcom)
Jakarta -

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo berbicara tentang alasan pemerintah tak menunda Pilkada. Ia mengatakan pandemi tidak tahu kapan berakhir, sedangkan jika ditunda harus ada penjabat sementara, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah sama-sama kurang bagus.

Menurut Doni, bila Pilkada ditunda, ada 261 kabupaten/kota dan 9 gubernur yang akan dipimpin Plt. Menurutnya, tidak mungkin Plt akan mengambil keputusan mengeluarkan anggaran dan dibutuhkan figur yang kuat, sehingga menurutnya keputusan melanjutkan Pilkada adalah pilihan yang sama-sama kurang bagus meskipun Pilkada ditunda.

"Padahal COVID-19 ini harus memiliki sebuah sistem 1 komando, harus ada figur yang betul-betul bisa menyelesaikan persoalan. Termasuk juga masalah mensinergikan seluruh komponen yang ada di daerah. Dengan tidak ada figur yang kuat, setelah itu tidak ada jaminan bahwa pengendaliannya akan berjalan dengan baik," ujar Doni, dalam webinar yang dilaksanakan Mappilu PWI, Kamis (1/10/2020).

Doni mengatakan, meski keputusan yang dipilih dari pilihan yang sama-sama kurang bagus, ia meminta masyarakat yakin jika melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik dan menghindari kerumunan bisa membantu menurunkan angka penularan.

"Jadi kita memilih atas pilihan yang sama-sama kurang bagus, tetapi kita semua harus yakin kalau kita bisa menyusun strategi secara bersama-sama untuk menghindari kerumunan, kuncinya cuma satu jangan ada kerumunan," ungkapnya.

Ia mengatakan dalam PKPU dibatasi jumlah peserta kampanye Pilkada maksimal 50 orang dengan mewajibkan para peserta menjaga jarak. Ia meminta agar ketentuan tersebut dipatuhi supaya tak terjadi kerumunan.

"Jumlah banyak pun kalau bisa diatur tidak ada kerumunan itu sangat-sangat efektif. Yang membuat seseorang tertular, itu bukan orang yang jauh tapi orang yang dekat," ungkapnya.

Doni mengatakan kunci dalam penyelenggaraan Pilkada adalah mematuhi penerapan protokol kesehatan. Berkaca dari daerah Maluku dimana ada Pilkada dan pandemi COVID-19, Doni mengatakan kasus positif justru tidak meningkat.

"Kita melihat data, ada Pilkada tapi kasus di Maluku tidak berkembang dan kami lihat, data yang ada bisa stabil. Dan beberapa daerah di Maluku dan Maluku Utara telah terjadi penurunan. Jadi ada Pilkada tapi COVID-19 penurunan. Ini perlu diapresiasi," ujarnya.

Sebelum ada vaksin, maka protokol kesehatan yang dapat mencegah penularan Corona. Doni mengajak masyarakat dan pemerintah daerah bersama mengendalikan pandemi COVID-19.

(yld/imk)