Komnas Perempuan Kritik Tersangka Pencabulan Anak Jadi Plt Bupati Buton Utara

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 01 Okt 2020 10:57 WIB
Little girl suffering bullying raises her palm asking to stop the violence
Ilustrasi (Foto; dok. iStock)
Jakarta -

Komnas Perempuan menyoroti Wakil Bupati Buton Utara Ramadio diangkat menjadi Plt Bupati Buton Utara. Sebab, Ramadio merupakan tersangka tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak perempuan.

"Komnas Perempuan menyesalkan pengangkatan Wakil Bupati Buton Utara Saudara Ramadio menjadi Plt Bupati Buton Utara, padahal Saudara Ramadio telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak perempuan berusia 14 tahun. Izin pemeriksaan dan penahanan tersangka yang merupakan pejabat publik menjadi hambatan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan," kata Komnas Perempuan dalam siaran pers tertulisnya yang dikutip detikcom, Kamis (1/10/2020).

Komnas Perempuan mengatakan pengukuhan Ramadio menjadi Plt Bupati menambah kekuasaan yang dimiliki dan berpotensi semakin berlarutnya pemenuhan keadilan bagi korban. Komnas Perempuan telah menerima kasus kekerasan seksual dengan terduga pelaku pejabat publik terhadap korban (14), yang diduga diperkosa oleh Ramadio, Wakil Bupati Buton Utara, melalui mucikari TB (32), yang merupakan tante korban.

"Kasus ini telah dilaporkan di Kepolisian Sektor Bonegunu pada 26 September 2019 (Nomor LP/18/IX/2019/Sultra/Res Muna/SPkt Sek Bonegunu)," ujarnya.

Pengadilan Negeri Raha telah memvonis TB bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan dipidana 6 tahun 6 bulan dan denda Rp 100 juta dengan putusan No.28/Pid.Sus/2020/PN Raha. Putusan TB diperberat oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (Putusan No. 50/Pid.Sus/2020/PT KDI) menjadi 9 tahun penjara dan denda Rp 100 juta karena terbukti melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

"Sementara Ramadio, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, tidak ditahan hingga saat ini dengan alasan belum adanya persetujuan tertulis dari Mendagri dalam rangka penyidikan dan penahanan, mengingat yang bersangkutan adalah wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," paparnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2