.webp)
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menegaskan ideologi komunis tetap perlu diwaspadai karena merupakan bahaya laten yang bisa muncul kembali dalam berbagai bentuk. Menurutnya, isu tentang komunisme atau PKI bukan sekedar isu, namun sesuatu yang laten sehingga kemunculannya sulit untuk dideteksi.
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, banyak yang kelompok yang melakukan pemberontakan, namun pemberontakan komunis dinilai paling banyak tercatat dan dikomunikasikan dalam berbagai bentuk. Pemberontakan itu kerap terjadi mulai dari tahun 1948 dan 1965, bahkan salah satunya didokumentasikan lewat film 'Pemberontakan G 30 S/PKI' yang kerap diputar setiap akhir September.
"Tak ada larangan untuk memutar kembali film itu. Film itu untuk mengingatkan kewaspadaan kita dan dapat memberi penyadaran masyarakat akan bahaya komunisme serta mengingatkan masa lalu yang kelam," ujar Jazilul dalam keterangannya, Rabu (30/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikan oleh Jazilul saat acara talkshow online dengan tema 'Kebangkitan Komunisme dan Ketahanan Nasional' yang digelar oleh salah satu media daring, yang juga menghadirkan Kader Bela Negara, Lieus Sungkharisma.
Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu mengatakan dasar hukum untuk membendung komunisme sebenarnya sudah ada, yakni lewat Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966. Selain mengacu pada ketetapan tersebut, paham-paham komunisme juga dapat dibendung lewat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih populer disebut dengan 4 Pilar MPR yang dinilai tidak bertentangan dengan HAM.
"Nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan keseharian oleh semua tingkatan masyarakat. Saya yakin ideologi yang tak sesuai dengan karakter bangsa akan hilang bila kita menjalankan nilai-nilai Pancasila," ungkapnya.
Menurut Jazilul, munculnya paham atau ideologi yang tak sesuai dengan karakter bangsa juga disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam berbagai bidang seperti tidak adanya kesejahteraan dan masih merajalelanya kemiskinan di masyarakat. Untuk itu dirinya mendorong agar pemerintah bekerja keras untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
"Dalam UUD maupun UU sebenarnya juga banyak aturan yang mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera," imbuh Jazilul.
Di sisi lain, dirinya menyayangkan apabila ada pejabat yang menyimpang jauh dari Pancasila, dan seakan-akan menganggap remeh. Padahal menurutnya, ideologi Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan perjuangan yang panjang, dan kesaktian Pancasila akan terwujud bila berbagai kelompok di masyarakat bersatu.
(ega/ega)
