Jaksa Cecar Bowo Sidik soal Perjanjian Pemberian Fee dari PT HTK

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 17:14 WIB
Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Gedung PN Jakpus (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Jaksa KPK mencecar eks anggota DPR Bowo Sidik soal besaran fee yang diterimanya dari PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) terkait pengangkutan amoniak. Jaksa mengungkapkan fee itu diatur dalam MoU antara PT Inersia dan PT HTK.

Hal itu ditanyakan jaksa KPK kepada Bowo saat bersaksi sidang terdakwa mantan Dirut PT HTK, Taufik Agustono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2020). Awalnya, jaksa menanyakan soal alokasi fee yang diterima Bowo dari Asti Winasty.

"Di keterangan saksi menyampaikan kepada saksi kalau ada alokasi perhitungan fee untuk saksi setelah dapat persetujuan Taufik Agustono?" tanya jaksa.

"Asti ada menyampaikan ke saya. Asti pernah menyampaikan itu terkait uang," jawab Bowo Sidik.

Jaksa lalu membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Bowo Sidik. BAP itu kemudian dikonfirmasi ke Bowo Sidik.

"Saya bacakan BAP nomor 9, Yang Mulia. Bahwa terdapat MoU yang dimaksud, saya diberikan bagi hasil dengan perhitungan sebesar USD 1,5 per metrik ton untuk kapal PT HTK yang dipakai PT Pilog. Kedua yaitu USD 200 per hari untuk pemakaian kapal PT Pilog yang disewakan ke PT HTK terkait pemberian keuntungan. Taufik Agustono selaku Direktur PT HTK melalui saudara Asti untuk meminta saya menyediakan perusahaan untuk berkaitan bagi hasil keuntungan tersebut, maka dibuatlah MoU PT HTK dan PT Inersia yang di mana MoU itu dibuat PT HTK tanpa melibatkan PT Inersia. Ini betul keterangan saksi," tanya jaksa, dan dijawab 'betul' oleh Bowo Sidik.

"Jadi, dasar pemberian fee ke saksi terkait perjanjian itu?" tanya jaksa lagi.

"Iya," jawab Bowo Sidik.

Dalam kasus ini, Taufik Agustono didakwa memberikan uang USD 163.733 dan Rp 311 juta kepada anggota DPR 2014-2019, Bowo Sidik Pangarso. Uang tersebut dimaksudkan agar PT HTK diberikan kerjasama terkait pengangkutan dan sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT PILOG).

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang sebesar USD 163.733.00 dan Rp 311.022.932,00 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Bowo Sidik Pangarso selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 melalui M Indung Andriani," ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Rabu (16/9).

Perbuatan Taufik dilakukan bersama Asty Winasty yang saat itu menjabat General Manager Komersial atau Chief Commercial Officer PT HTK. Taufik memberikan uang ke Bowo agar Bowo selaku anggota Komisi VI DPR RI yang bermitra dengan Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di Indonesia untuk membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan dan/atau sewa kapal dengan PT PILOG.

PT HTK disebutkan sebagai perusahaan yang mengelola kapal MT Griya Borneo yang sebelumnya memiliki kontrak kerja sama dengan PT Kopindo Cipta Sejahtera (KCS) untuk pengangkutan amoniak. PT KCS disebut jaksa sebagai cucu perusahaan dari PT Petrokimia Gresik.

Namun, setelah perusahaan induk BUMN di bidang pupuk didirikan, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), kontrak kerja sama PT HTK itu diputus. Sedangkan pengangkutan amoniak itu dialihkan PT PIHC ke PT Pilog menggunakan MT Pupuk Indonesia. Atas hal itu PT HTK melalui Asty meminta bantuan Bowo agar PT Pilog dapat menggunakan kapal milik PT HTK, yaitu MT Griya Borneo.

Akibat perbuatannya itu, Taufik didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(ibh/knv)