.webp)
Sebanyak 11 orang aparatur sipil negara (ASN) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan tak netral di Pilwalkot Makassar 2020. Salah satu yang dilaporkan ada dari pejabat di Pemkot Makassar.
"Sudah 11 laporan ASN sampai hari ini, seperti camat, lurah, kepala puskesmas, dan dosen," ujar Ketua Bawaslu Makassar Nursari saat dimintai konfirmasi wartawan di Makassar, Rabu (30/9/2020).
Nursari mengungkapkan 11 ASN itu diduga melakukan aktivitas tak netral di pilwalkot, di antaranya mem-posting dukungan kepada salah satu pasangan calon Pilwalkot Makassar di media sosial, mengantar langsung paslon, hingga menghadiri acara paslon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Satu di antara laporan masuk diduga dari pejabat di Pemkot Makassar. "Ada dugaan salah satu pejabat tinggi di Pemkot Makassar yang diduga tak netral," kata Nursari.
Nursari mengatakan saat ini tim dari Bawaslu Makassar juga tengah turun ke lapangan mengecek kabar adanya pejabat Pemkot Makassar yang tak netral di Pilwalkot Makassar. "Kita tetap turun lakukan penelusuran, dan teman teman (Bawaslu) sementara jalan," tuturnya.
Sementara, itu di media sosial beredar foto Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar M Sabri yang tengah menghadiri acara pasangan calon Munafri Arifuddin-Rahman Bando (Appi-Rahman) di Makassar pada Jumat (11/9). Terkait itu, Sabri mengatakan hadirnya di lokasi itu untuk menghadiri undangan resmi mewakili Pj Walkot Makassar sebagai Gugus Tugas COVID-19.
"Saya perlu jelaskan, ada foto saya sekarang beredar di salah satu paslon, bahwa saya hadir diundang secara resmi sebagai Ketua Gugus Tugas, dalam hal ini Bapak Pj Wali Kota, untuk memberikan penjelasan duta sehat COVID-19," kata Sabri.
Dalam pertemuan itu, Sabri mengaku hanya menerangkan terkait pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
"Pak Wali mendisposisi, memerintahkan kepada saya Kasatgas Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan. Saya datang secara resmi sesuai dengan perintah. Datangnya juga tak sendiri. Saya datang bersama Tim Gugus Tugas, di antaranya Dinkes BPBD dan staf pemerintah," tuturnya.
(nvl/nvl)
