Artidjo Dirindukan di Tengah Maraknya Diskon Hukuman MA ke Koruptor

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 08:21 WIB
Eks hakim agung Artidjo Alkotsar memberi paparan dalam diskusi Hukum yang Menjerakan Koruptor.
Eks Hakim MA, Artidjo Alkotsar (kiri) (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai peradilan di Indonesia semakin tidak berpihak pada pemberantasan korupsi. Hal itu disebabkan karena banyak terpidana kasus korupsi yang hukumannya didiskon oleh Mahkamah Agung (MA).

"Nasib pemberantasan korupsi di masa mendatang akan semakin suram jika Mahkamah Agung tetap mempertahankan tren vonis ringan kepada terdakwa kasus korupsi," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Selasa (29/9/2020).

Kurnia memaparkan data berdasarkan catatan ICW. Menurutnya, rata-rata hukuman pelaku korupsi di sepanjang tahun 2019 hanya 2 tahun 7 bulan penjara.

"Tidak hanya itu, pemulihan kerugian negara juga sangat kecil. Jika ditotal, negara telah rugi akibat praktik korupsi pada sepanjang tahun 2019 sebesar Rp 12 triliun. Akan tetapi pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim hanya Rp 750 miliar. Sepuluh persennya saja tidak dapat," jelasnya.

Menurutnya Kurnia, dari total 1.125 terdakwa kasus korupsi yang disidangkan pada tahun 2019, sekitar 842 orang divonis ringan (0-4 tahun). Sedangkan, kata dia, vonis berat hanya 9 orang (di atas 10 tahun) dan vonis bebas atau lepas yang berjumlah 54 orang.

Kurnia mengatakan putusan hakim yang kerap kali ringan kepada terdakwa korupsi memiliki sejumlah implikasi serius. Pertama, kata dia, menegasikan nilai keadilan bagi masyarakat sebagai pihak terdampak korupsi.

"Kedua, melululantahkan kerja keras penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) yang telah bersusah payah membongkar praktik korupsi. Ketiga, menjauhkan pemberian efek jera, baik bagi terdakwa maupun masyarakat," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2