Round-Up

Ini Para Diplomat Muda RI yang Tiap Tahun Tangkis Serangan Vanuatu

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 07:37 WIB
Diplomat RI di PBB, Silvany Austin Pasaribu membantah Vanuatu soal Papua (Dok. Youtube PBB)
Diplomat RI di PBB, Silvany Austin Pasaribu, membantah Vanuatu soal Papua. (Dok. YouTube PBB)
Jakarta -

Vanuatu terus mengusik Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB. Serangan Vanuatu masih mengungkit masalah Papua.

Tak hanya sekali, Vanuatu sejak 2016 memang kerap memanfaatkan kesempatan bicara di Sidang PBB untuk mengungkit soal Papua. Misalnya pada empat tahun silam, Vanuatu bersama negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat.

Mereka mendesak dilakukannya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut. Dan teranyar, Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman mengungkit soal isu pelanggaran HAM pada sidang, Minggu (27/9/2020).

Namun sejak empat tahun silam itu pula, para diplomat RI bisa membalas serangan-serangan Vanuatu. Berikut ini nama-nama diplomat RI itu:

Nara Masista Rakhmatia di Sidang PBB Tahun 2016

Pada 28 September 2016, Vanuatu bersama negara-negara di Kepulauan Pasifik lainnya mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Seperti dilansir ABC Australia pada 28 September 2016, mereka menggunakan kesempatan berpidato di Majelis PBB untuk mendesak dilakukannya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut.

Komentar itu mendapatkan respons yang kuat dari delegasi Indonesia. RI menilai kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara mereka sendiri.

Adalah Nara Masista Rakhmatia yang membalas serangan Vanuatu. Dia adalah seorang pejabat di misi tetap Indonesia untuk PBB.

"Laporan bermotif politik mereka dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di Provinsi Papua Barat, yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata," katanya.

Ainan Nuran di Sidang PBB Tahun 2017

Setahun kemudian, delegasi Indonesia yang membacakan hak jawab dalam sesi debat ialah Ainan Nuran. Isu yang diangkat masih soal Papua.

Dari situs resmi Perutusan Tetap RI untuk PBB, Ainan menjabat Sekretaris III bidang Hubungan Ekonomi I. Dia berada di bawah koordinasi Dubes RI untuk PBB Dian Triansjah Djani.

Dia heran mengapa sejumlah negara mengembuskan isu HAM tentang Papua dan Papua Barat. Ainan menekankan isu tentang HAM itu lalu digemakan lagi oleh individu yang pro-separatis.

"Tuan Presiden, delegasi Indonesia akan menggunakan hak jawab atas pernyataan dari Vanuatu dan Kepulauan Solomon, serta digemakan oleh Tuvalu dan Granadies tentang Papua dan Papua Barat," kata Ainan seperti dalam video yang diunggah situs resmi PBB yang dilihat detikcom, Selasa (10/10/2017).

"Satu kali sudah terlalu banyak untuk hoax dan dugaan keliru yang diedarkan oleh individu-individu yang termotivasi untuk melakukan aksi separatis di Papua dan Papua Barat," ungkap Ainan.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, di Tahun 2018

Pada 2018, Wapres RI langsung membalas serangan Vanuatu. Kala itu Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), 'menyindir' negara tertentu yang dianggap mendukung gerakan separatis.

Usai bicara di sidang umum PBB, JK mengungkap negara yang dimaksud adalah Vanuatu. Negara di Pasifik sisi selatan itu dianggap kerap berbuat ulah dengan memunculkan isu-isu tidak benar tentang pelanggaran HAM di Papua.

"Ada negara, ya kalau kita sebut di sini seperti Vanuatu, itu yang selalu memunculkan isu yang tidak benar tentang pelanggaran HAM, tentang tidak sahnya bergabungnya Papua ke Indonesia, itu kan melanggar prinsip-prinsip PBB itu sendiri," kata JK usai sidang umum di Markas PBB, New York, Kamis (27/9/2018).

"Tidak boleh suatu negara untuk katakanlah tidak mengaku apa yang sudah diputuskan oleh PBB itu sendiri," jelasnya.

JK menjelaskan masuknya Papua menjadi bagian Indonesia merupakan bagian dari resolusi PBB. Oleh karena itu, Vanuatu sebagai anggota PBB harus mengakui resolusi tersebut.

"Kan masuknya Papua itu kan resolusi PBB, bukan keputusan Indonesia saja. Kita tegas bahwa sekali lagi berbuat itu tentu kita akan juga mempunyai satu cara untuk melawan itu," tutur JK.

Tonton video 'Vanuatu Angkat Isu RI di PBB, DPR Minta Hormati Kedaulatan RI':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2