MA Balas Sindir Pimpinan KPK soal Diskon Putusan Koruptor

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 05:36 WIB
Juru Bicara MA Suhadi dan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah membacakan Maklumat MA di Jakarta, Rabu (13/9). Maklumat tersebut berisi tentang pengawasan dan pembinaan hukum aparatur MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Jika ada hakim atau panitera melakukan korupsi maka atasannya langsung diberhentikan. (Ari Saputra/detikcom)
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah (Foto: Ari Saputra)

Argumen dari MA atas hal tersebut dinilai penting oleh Nawawi. "Agar tidak menimbulkan kecurigaan publik tergerusnya rasa keadilan dalam pemberantasan korupsi," lanjutnya.

Nawawi menuturkan diskon yang diberikan MA kepada para koruptor kerap terjadi setelah hakim Artidjo Alkostar tak lagi di MA. Dia tidak ingin diskon yang diberikan MA itu menimbulkan anekdot.

"Terlebih putusan PK yang mengurangi hukuman ini marak setelah gedung MA ditinggal sosok Artidjo Alkostar. Jangan sampai memunculkan anekdot hukum: bukan soal hukumnya, tapi siapa hakimnya," tuturnya.

Untuk diketahui, KPK mengungkapkan ada 20 terpidana kasus tindak pidana korupsi yang hukumannya dipotong MA. Seluruh perkara itu, disebut KPK, ditangani sepanjang 2019-2020.

"Kami mencatat hingga saat ini sekitar 20 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2019-2020 hukumannya dipotong," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (21/9).

Teranyar, MA memotong hukuman mantan anggota DPR Musa Zainuddin dari 9 tahun penjara menjadi 6 tahun bui. Padahal, menurut KPK, Musa terbukti menerima suap terkait pembangunan jalan Taniwel-Saleman senilai Rp 56 miliar dan rekonstruksi Piru-Waisala Provinsi Maluku Rp 52 miliar dalam APBN Kementerian PUPR 2016.

Halaman

(fas/knv)