MA Balas Sindir Pimpinan KPK soal Diskon Putusan Koruptor

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 05:36 WIB
Juru Bicara MA Suhadi dan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah membacakan Maklumat MA di Jakarta, Rabu (13/9). Maklumat tersebut berisi tentang pengawasan dan pembinaan hukum aparatur MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Jika ada hakim atau panitera melakukan korupsi maka atasannya langsung diberhentikan. (Ari Saputra/detikcom)
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, menilai seharusnya Mahkamah Agung (MA) memberi penjelasan soal diskon putusan koruptor. MA membalasnya dengan meminta Nawawi tidak mengomentari putusan jika belum membacanya secara lengkap.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, karena belum membaca secara lengkap putusan MA secara lengkap, maka sah-sah saja seseorang memiliki harapan agar hukuman para koruptor tidak diringankan. Namun, kata dia, MA memiliki wewenang dan independensi sendiri untuk memutuskan hal tersebut.

"Harapan tersebut sah sah saja, karena belum membaca putusan Mahkamah Agung Secara lengkap. Setiap putusan pasti memuat dasar dan argumentasi hukumnya. Mahkamah Agung mempunyai wewenang dan independensi sendiri. Oleh sebab itu mohon tidak mengomentari atau membahas putusan jika belum membaca putusan secara lengkap," kata Abdullah, kepada wartawan, Selasa (29/9/2020).

Menurut Abdullah, rasa keadilan setiap hakim itu berbeda. Dia menilai penggunaan istilah potong hukuman itu tidak tepat digunakan dalam konteks pembelajaran hukum.

"Nomenklatur atau istilah potong atau memotong adalah tidak tepat dalam konteks pembelajaran hukum, khususnya hukum acara," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya menghargai independensi kekuasaan MA. Namun, terkait diskon putusan koruptor, KPK menilai seharusnya MA memberi penjelasan soal hal tersebut.

"Dengan tetap menghargai independensi kekuasaan kehakiman, seharusnya Mahkamah Agung dapat memberi argumen sekaligus jawaban di dalam putusan-putusannya, khususnya putusan peninjauan kembali (PK), yaitu legal reasoning pengurangan hukuman-hukuman dalam perkara-perkara a quo," kata Nawawi kepada wartawan, Selasa (29/9).

Tonton video 'Febri Diansyah: Kami di KPK Tidak Pernah Loyal Pada Orang':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2