.webp)
Anggota DPR Aceh Tantawi menyebut jawaban interpelasi yang disampaikan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sudah terang benderang. Dia mengatakan fraksi Partai Demokrat tidak ikut meneken hak interpelasi.
Tantawi menyampaikan pernyataannya saat menginterupsi rapat paripurna lanjutan penyampaian jawaban Nova terhadap hak interpelasi DPRA yang digelar di Gedung DPR Aceh, Selasa (29/9/2020). Sidang dipimpin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin serta dihadiri Nova.
Politikus Partai Demokrat ini awalnya menjelaskan interpelasi diajukan oleh sejumlah fraksi di DPRA. Dia mengatakan, ada tiga fraksi yang tidak ikut menekan usulan tersebut yaitu Demokrat, PPP dan PKB-Partai Daerah Aceh (PDA).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlu diketahui bersama bahwa fraksi Partai Demokrat sama sekali tidak mengajukan interpelasi. Ada juga beberapa fraksi lain yang tidak mengajukan interpelasi," kata Tantawi.
Tantawi kemudian berbicara soal jawaban yang disampaikan Nova dalam rapat pada Jumat (25/9) lalu. Menurutnya, jawaban tersebut sudah tepat.
"Saya pribadi melihat dan mendengar apa yang disampaikan bapak Plt Gubernur Aceh beberapa hari lalu dalam menjawab hak interpelasi ini sangat kooperatif dan sangat terang benderang dijelaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada," jelas Tantawi.
Mendengar pernyataan tersebut, tamu rapat bersorak. Tantawi meminta pimpinan DPR Aceh agar melarang sorak-sorak dalam ruang paripurna.
"Pimpinan harus bersikap dalam rapat-rapat tidak ada sorak dalam ruangan yang berbahagia ini," ujarnya.
Sebelumnya, DPR Aceh menolak jawaban interpelasi Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Nova dinilai tidak sistematis menjawab pertanyaan dan jauh dari substansi yang dipertanyakan.
Dalam kesimpulan tanggapan, juru bicara interpelasi Irpannusir menjelaskan, Pemerintah Aceh sangat tidak profesional dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, karena ada beberapa pertanyaan yang sengaja tidak dijawab. Selain itu, Pemprov Aceh juga dinilai tidak sistematis dalam menjawab pertanyaan serta jauh dari subtansi persoalan yang di pertanyakan dalam interpelasi.
"Bahwa DPR Aceh menolak seluruh jawaban/tanggapan Plt. Gubernur Aceh atas hak interpelasi yang diajukan. Berdasarkan poin 1, 2, 3, dan 4 tersebut diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan menggunakan haknya lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelas Irpan.
(agse/knv)
