Satgas COVID: Kabupaten Ngada NTT Bisa Jadi Contoh Penyelenggaraan Pilkada

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 29 Sep 2020 18:11 WIB
Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, mengungkap zonasi daerah terbaru (YouTube Setpres)
Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito (Foto: dok. YouTube Setpres)
Jakarta -

Satgas COVID-19 mengaku prihatin terhadap calon kepala daerah Pilkada 2020 yang masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dengan menggelar kampanye yang menimbulkan kerumunan. Meski begitu, juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan daerah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa dijadikan contoh dalam penyelenggaraan pilkada.

"Salah satu daerah yang bisa menjadi contoh adalah Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur. Seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada di sana dengan tegas menjaga agar protokol kesehatan dijalankan dengan ketat," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/9/2020).

Ia mengatakan daerah tersebut mewajibkan adanya pengucapan ikrar pakta integritas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 selama pelaksanaan pilkada. Wiku juga meminta daerah lainnya mengikuti langkah Kabupaten Ngada melaksanakan kegiatan yang sama untuk berkomitmen menjaga protokol kesehatan COVID-19.

"Kami mohon kepada daerah-daerah lainnya yang melaksanakan pilkada untuk dapat mencontoh dan melaksanakan kegiatan seperti ini untuk bisa menjaga pelaksanaan pilkada yang aman dari ancaman penularan COVID-19," katanya.

Sementara itu, Satgas COVID-19 mengaku prihatin dan kecewa dengan ditemukannya calon kepala daerah yang melanggar kampanye dengan menciptakan kerumunan. Ia berharap peristiwa serupa tidak kembali terulang.

"Kami berharap temuan ini adalah yang terakhir, maka kasus ini harus dapat menjadi perhatian dan pelajaran bagi paslon untuk selalu betul-betul patuh pada protokol kesehatan. Mari kita selamatkan diri Anda dan para pemilih Anda," katanya.

Satgas COVID-19 juga meminta para calon kepala daerah yang maju pilkada mencontohkan penerapan protokol kesehatan dan menghindari terjadinya kerumunan. Satgas COVID-19 juga meminta supaya satuan khusus yang telah dibuat partai politik dapat mendorong penerapan protokol kesehatan di tiap tahapan pilkada.

Selain itu, Satgas COVID-19 juga meminta KPU dan Bawaslu mengawasi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan di tahapan kampanye sesuai PKPU yang baru. Masyarakat juga diharapkan aktif melaporkan jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan di tahapan pilkada.

"Masyarakat pun dapat secara aktif mengawal pelaksanaan rangkaian pilkada dengan melaporkan semua pelanggaran ke Bawaslu setempat. Mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk mencapai pilkada yang aman dari COVID-19," ujarnya.

(yld/gbr)