Kemendikbud Pastikan Alvin Lie Tak Dapat Bantuan Kuota Lagi

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 29 Sep 2020 14:55 WIB
Anggota Ombudsman Alvin Lie saat menerima pengaduan penyandang disabilitas di gedung Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (12/4/2016).
Alvin Lie (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memastikan pemberian bantuan kuota internet gratis diterima tepat sasaran. Kemendikbud memastikan kasus seperti anggota Ombudsman RI Alvin Lie tidak lagi mendapat bantuan kuota pada bulan berikutnya.

Plt Kepala Pusdatin Kemendikbud Hasan Habibie mengatakan Kemendikbud sejatinya menerima usulan dari kampus terkait siapa saja yang mendapat bantuan kuota tersebut. Kemendikbud tidak memastikan lebih lanjut apakah dari 27 juta penerima bantuan kuota internet gratis per September ini layak atau tidak karena hal itu diusulkan oleh pihak kampus.

"Kami tentu tidak bisa memastikan apakah dari 27 juta itu misalnya yang sudah kita delivered itu layak atau tidak, karena posisinya kan nama itu kan beragam, variatif, dan yang paling pasti adalah itu diusulkan lembaga yang bersangkutan," kata Habibie dalam diskusi virtual, Selasa (29/9/2020).

Meski demikian, Kemendikbud akan melakukan evaluasi agar bantuan kuota ini tepat sasaran. Habibie mengatakan Alvin Lie tidak akan menerima bantuan kuota internet lagi pada bulan berikutnya.

"Namun, seandainya ada yang kasus kayak Pak Alvin Lie ini tadi, untuk bulan berikutnya kami tidak akan memberikan lagi. Karena yang bersangkutan sudah merasa tidak membutuhkan. Kira-kira gitu terhadap bantuan kuota ini," ungkapnya.

Sementara itu, kuota yang telah disalurkan tidak bisa ditarik lagi. Ia mengatakan akan mengevaluasi pemberian kuota internet pada tahapan berikutnya.

"Kalau potensi ter-deliver kan jelas tidak mungkin bisa ditarik lagi. Tapi kami akan lakukan evaluasi untuk bulan berikutnya supaya program yang kita lakukan ini lebih tepat sasaran," katanya.

Selanjutnya, dia memastikan Kemendikbud akan lebih berhati-hati menentukan penerima bantuan kuota. Nomor ponsel yang diberikan bantuan kuota telah divalidasi pihak pimpinan lembaga pendidikan dan dibubuhkan tanda tangan serta meterai.

Dia mengatakan mungkin ada 10-20 juta pihak yang terlambat mendapatkan bantuan kuota internet tersebut. Hal itu karena proses validasi dan pencairan bantuan kuota sejauh ini hanya bagi yang telah memenuhi syarat. Karena itu, ia memberikan kesempatan kepada pihak yang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri di Dapodik agar bisa mendapatkan bantuan tersebut pada bulan Oktober.

"Kami jujur sampai tadi malam masih mengecek satu-satu SPTJM itu secara manual dari posisi 27,3 juta itu yang sudah benar-benar aman. Maksudnya sudah aman itu begini dalam SPTJM yang ditandatangani oleh kepala sekolah itu harus dilampirkan meterai dan tanda tangan. Kalau tidak ada meterainya, kami tidak oke-kan. Kalau tidak ditandatangani oleh kepala sekolahnya, kami juga tidak oke-kan. Sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban moral terhadap kebenaran informasi tersebut," katanya.

"Kami berani pastikan 27,3 juta tadi yang benar-benar aman itu nomornya sudah terinput di Dapodik sudah kemudian ditandatangani SPTJM-nya oleh kepala sekolah dan dibubuhi meterai di atasnya sebagai sebuah pertanggungjawaban secara hukum," sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengaku akan mengevaluasi program bantuan kuota internet setelah anggota Ombudsman RI Alvin Lie justru menjadi penerima manfaat. Kemendikbud menjelaskan pihaknya mendapatkan usulan nomor telepon penerima manfaat program bantuan kuota internet dari universitas.

"Nanti kami evaluasi lagi, karena nomor yang mengusulkan dari perguruan tinggi, kami akan kembalikan ke mereka dulu," kata Kapusdatin Kemendikbud Hasan Habibie saat dihubungi, Selasa (22/9).

Hasan mengatakan nomor Alvin Lie itu diusulkan oleh pihak kampus, dalam hal ini Universitas Diponegoro (Undip). Sebab, Alvin Lie terdaftar sebagai mahasiswa S3 di Undip.

(yld/tor)