Per September, Kemendikbud Cairkan Bantuan Kuota ke 27 Juta Siswa-Dosen

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 29 Sep 2020 14:08 WIB
Poster
Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mencairkan bantuan kuota internet kepada 27.305.395 penerima siswa dari jenjang PAUD hingga dosen. Kemendikbud masih membuka peluang bagi siswa yang belum terdaftar dapat menerima bantuan kuota pada bulan berikutnya.

"September ini kami sudah men-deliver nomor-nomor sebanyak 27.305.495 penerima ke sekian provider," kata Plt Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, M. Hasan Chabibie, dalam diskusi virtual, Selasa (29/9/2020).

Adapun penerima bantuan kuota internet 27.305.495 tersebar dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMK, Kesetaraan, SLB, mahasiswa vokasi, mahasiswa akademi, guru, maupun dosen. Adapun yang paling banyak penerima bantuan kuota internet itu adalah siswa SD sebanyak 11.377.504 penerima.

Hasan mengatakan Kemendikbud masih membuka peluang bagi siswa yang belum terdaftar dapat menerima bantuan kuota pada bulan berikutnya dengan cara meng-update data di Dapodik (Data pokok pendidikan). Caranya dengan mengisi nomor yang belum terdaftar di Dapodik atau memperbaiki nomor yang salah sehingga bisa mendapatkan bantuan kuota internet tersebut pada Oktober.

"Jadi yang belum masuk gelombang 27 juta ini tetap bisa update di Dapodik, mereka mengisi nomor yang di Dapodik, mereka mengisi nomor HP yang belum terisi, memperbaiki nomor yang salah, nanti di gelombang 20-22 Oktober kita inject lagi masuk gelombang berikutnya," katanya.

Hasan memastikan Kemendikbud melakukan seleksi ketat pada nomor yang akan diberikan bantuan kuota internet. Misalnya nomor yang terdaftar lebih dari 10 kali akan ditolak pemberian bantuan kuota internet itu.

"Selama mereka tidak memiliki nomor ponselnya mereka bisa pakai nomor wali. Pastikan nomor walinya terdata. Kami sempat menemukan beberapa kasus yang menarik. Rata-rata orang Indonesia punya anak 5 sampai 4 , ada 1 nomor yang di isi 100 orang anak. Itu kami drop tidak mungkin 1 nomor untuk 100 orang anak, tapi kalau anaknya 3, 4, 5 itu masih make sense," katanya.

"Sampai sedetail itu kami memelototi nomor yang ada di Dapodik ini untuk memastikan betul nanti kuota ini tidak disalahgunakan dan tepat sasaran peserta penerima kuota ini. Jadi menggunakan nomor wali boleh, kakaknya boleh, kalau di atas 10 juga tidak rasional makanya kita drop dan diberikan saja ke sekolah tolong diperbaiki supaya nomor ini diperbaiki dan tepat sasaran nanti yang akan disalurkan," ujarnya.

Sementara itu, Kemendikbud mengaku akan meng-update dan menambah aplikasi yang bisa diakses secara gratis bagi siswa menggunakan kuota belajar yang diberikan pemerintah. Diketahui Kemendikbud membedakan kuota umum dan kuota belajar. Pembagian kuota umum dan kuota belajar ini disoroti sejumlah pihak karena aplikasi yang sering digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar belum diakomodasi di dalam aplikasi belajar yang jumlah kuotanya lebih besar.

"Daftar aplikasi yang dapat diakses di kuota belajar ini akan terus kami update. Jadi ini bukan harga mati, ini bukan harga mati yang kemudian, oh kalau sudah 19 berarti nggak bisa mengakses yang lain. Bisa, ini karena sekali lagi kami persiapkan saat itu dalam waktu yang cukup mendadak," kata Hasan.

Oleh karena itu, Kemendikbud membuka kesempatan bagi sekolah ataupun startup yang ingin mendaftarkan aplikasinya agar dapat diakses gratis menggunakan kuota belajar. Ia menyebut pihak sekolah bisa mengusulkan aplikasi yang belum diakomodasi di kuota belajar melalui website Kemendikbud.

"Kami sangat terbuka dan senang hati. Silakan kirimkan pemberitahuannya ke kami. Silahkan informasikan ke teman-teman ULT, silakan informasikan dalam bentuk surat ke Pusdatin. 'Pak ini ada aplikasi bagus, nanti bisa dipakai untuk pembelajaran alamatnya di misalnya sekian-sekian dot sekian,' kami akan terima. Kami akan komunikasikan dan akan kami update laman ini sesuai dengan masukan dari masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) menambah subsidi kuota umum internet bagi siswa dan guru. Pasalnya, kuota umum 5 GB yang saat ini diberikan dinilai tidak proporsional.

"Yang pertama, kami melihat dari sisi pembagian besaran kuota umum dan kuota belajar yang tidak proporsional. Jadi kalau menurut hitungan kami, hitungan yang pasti tentang hitungan kuota internet untuk umum atau belajar faktanya di lapangan aplikasi yang ada pada kuota belajar itu tidak populer digunakan kecuali WhatsApp tadi," kata Wakil Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung dalam video konferensi, Minggu (27/9).

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendapatkan kuota sebesar 20 GB per bulan, rinciannya kuota umum sebesar 5 GB, sedangkan kuota belajar sebesar 15 GB. Sementara untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan. Sebanyak 5 GB dapat digunakan untuk kuota umum dan 30 GB untuk kuota belajar.

Lebih lanjut, kuota internet untuk guru PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan. Rinciannya, sebanyak 5 GB untuk kuota umum dan 37 GB untuk kuota belajar.

Selain itu, mahasiswa dan dosen akan mendapatkan kuota internet sebesar 50 GB per bulan. Rinciannya, sebanyak 5 GB untuk kuota umum dan sebanyak 45 GB untuk kuota belajar. Penyaluran kuota internet akan dilakukan selama 4 bulan. Kuota tersebut akan disalurkan dalam tiga tahapan.

(yld/gbr)