Irjen Napoleon Yakin Bareskrim Tak Punya Bukti Suap Red Notice Djoko Tjandra

Isal Mawardi - detikNews
Senin, 28 Sep 2020 15:15 WIB
Irjen Napoleon Bonaparte dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Senin (28/9/2020).
Foto: Irjen Napoleon Bonaparte dalam sidang praperadilan di PN Jaksel (Isal Mawardi/detikcom)
Jakarta -

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte menghadiri sidang praperadilan terkait penetapan status tersangka dalam kasus dugaan suap red notice Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Napoleon meyakini Bareskrim Polri tak punya bukti dia menerima suap dari Djoko Tjandra.

"Pemohon juga meyakini bahwa sampai saat ini penyidik tidak memiliki barang bukti suap, sebagaimana yang disangkakan dalam pasal-pasal pidana, yang dicantumkan dalam surat perintah penyidikan," ujar kuasa hukum Napoleon, Putri Maya Rumanti, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Selain itu, Napoleon juga mengaku tidak pernah menerima suap dalam bentuk apapun dari Djoko Tjandra. Karena itu, dia meminta agar majelis hakim menggugurkan status tersangka yang disematkan Bareskrim kepadanya berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Spri n.sidik/50.a/Vlll/2020/Tipidkor tanggal 5 Agustus 2020.

"Pemohon memang tidak pernah menerima pemberian suap atau janji dalam bentuk apapun terkait red notice atas nama Joko S Tjandra," kata Putri.

"Memerintahkan Termohon/Penyidik pada laporan polisi nomor LP/A/0430/VIII 2020 tanggal 5 Agustus 2020 untuk menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara atas nama Irjen Napoleon Bonaparte," imbuhnya.

Seperti diketahui, Irjen Napoleon mengajukan praperadilan terkait penetapan status tersangka dalam kasus dugaan suap terkait red notice Djoko Tjandra. Napoleon meminta majelis hakim membatalkan status tersangka tersebut.

Selain Napoleon, seorang perwira polisi juga ditetapkan dalam kasus yang sama, yakni eks Karo Korwas PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo (PU) Kemudian, Djoko Tjandra dan seorang pengusaha juha jadi tersangka.

"Selaku penerima yang kami tetapkan tersangka adalah Saudara PU, kemudian yang kedua Saudara NB. Selaku penerima, kita kenakan Pasal 5 ayat 2 , kemudian Pasal 11 dan 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 KUHP," ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (14/8).

Para tersangka, masih kata Argo, terancam pidana penjara 5 tahun. Dia menjelaskan penyidik juga mendapati barang bukti berupa uang USD 20 ribu, surat atau dokumen, serta rekaman CCTV.

(isa/zak)