DPRD Surabaya Usul Pemkot Bentuk BUMD untuk Kelola Hi-Tech Mall

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony DPRD mendorong Pemkot Surabaya memberikan kejelasan terkait revitalisasi Hi-Tech Mall yang selama ini menjadi pusat IT terbesar di Indonesia timur. Ia mendorong agar ada pengelola baru dan menjadikannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ia menjelaskan kawasan Taman Hiburan Remaja (THR) memiliki perjalanan panjang dengan dibangunnya mall di kawasan tersebut, hingga akhirnya muncul branding yang kuat menjadikan mall itu menjadi pusat teknologi IT di Indonesia Timur.

"Di sini menjadi pusat IT yang ada di Indonesia timur, dan kemudian dikenal, kemudian banyak vendor-vendor kemudian in cash di dalam Hi-Tech Mall," kata Ah Thony dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).

Saat melakukan sidak di Hi-Tech Mall, Minggu (27/9) itu, Ah Thony mengungkapkan hadirnya Hi Tech Mall ini beberapa waktu lalu menjadi jawaban untuk menghadirkan perdagangan internasional di pusat Kota Surabaya, yang kala itu tidak terjawab di pembangunan WTC yang berada di kawasan Jalan Pemuda.

Hi Tech Mall, lanjut AH Thony, dulunya spirit pembangunan dengan menggunakan sistem Build-Operate-Transfer (BOT) pembangunan itu, dengan tujuan pemerintah kota memiliki fasilitas gedung yang cukup representatif.

"Dan setelah masa BOT selesai itu, bisa didayagunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah dalam proses pembangunan di berbagai bidang," ungkap AH Thony.

Tidak hanya menjadi pusat kapital bisnis, AH Thony mengungkapkan kawasan THR ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab kawasan juga menjadi pusat peradaban seni budaya di Kota Surabaya.

Dengan adanya gedung-gedung seperti srimulat, ludruk, dan sebagainya, artinya Pemkot Surabaya sudah memilik lay out pembangunan gedung-gedung dan fasilitas yang mendukung ekonomi kerakyatan, yakni dengan memadukan teknologi, seni dan budaya.

Saat sidak, AH Thony juga melihat secara langsung jika di HI-Tech Mall orang tidak hanya untuk kebutuhan teknologi sarana komputerisasi saja, tetapi ada UKMK yang memfasilitasi karya-karya seni dalam bentuk kerajian.

"Ini artinya apa? Bahwa di THR ini ada nafas yang memberikan ruang kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk bisa hadir dan hidup di dalam lingkungan ini," ungkap AH Thony.

Di tengah ketidakjelasan nasib pengelolaan Hi-Tech Mall yang sebelumnya ditempati sekitar 1.000 pedagang dan kini tinggal 350 pedangang, Ah Thony mendorong kepada Pemkot Surabaya untuk melakukan kajian yang mendalam dengan melibatkan akademisi, praktisi, pelaku budaya dan pelaku bisnis, untuk membuat panitia khusus terkait pembahasan pembentukan BUMD agar bisa mengelola secara profesional kawasan THR ini.

"Yang pertama secara organisatoris apakah ini nantinya harus dikendalikan oleh siapa? apakah berada di bawah dinas perdagangan atau mungkin ada UPT (unit pelaksana teknis) sendiri yang kemudian harus menangani," ujar AH Thony.

Selanjutnya, supaya UPTD tidak seperti UPTD yang sudah-sudah, Ah Thony mendorong bagaimana UPT itu profesional, tidak sekadar orang yang kemudian ditaruh di tempat atau menempatkan orang yang kemudian asal-asalan dan tidak mempunyai visi untuk mengelola kawasan ini. Maka menurutnya solusi membuat BUMD untuk mengelola kawasan ini adalah yang paling tepat untuk meningkatkan PAD (pajak asli daerah).

"Kemudian ini bisa aja, dibuat seperti perusahaan daerah (BUMD) begitu, sehingga mereka adalah profesional, ada satu target, sehingga pendekatan-pendekatannya itu tidak lagi tergantung kepada intervensi-intervensi politik maupun pemerintah. Tetapi ada pendekatan bisnisnya," ujar AH Thony.

"Kawasan ini biasa diletakkan menjadi kawasan sosial bisnis. Jadi sosial bisnis itu spirit sosialnya ada, bisnisnya juga kena. Dengan begitu gendong inditnya juga terasa, sehingga karena adalah bidang-bidang yang tercakup di dalamnya. Ini akan menjadi ikon besar di Kota Surabaya," lanjut AH Thony.

AH Thony menegaskan setelah BOT di Hi-Tech Mall selesai dan dikelola oleh Pemkot Surabaya, menurutnya dibuat BUMD untuk mengelola kawasan THR ialah paling rasional dan bisa memberikan solusi kepada berbagai pihak.

"Kalau menurut saya adalah BUMD. Kalau diberikan kepada Pemkot itu menujukan bahwa Pemkot tidak kreatif. Sekarang sudah ada konsep reinventing goverment, mewirausahakan birokrasi, itu tolong dipahami. Kalau ini kemudian dikelola oleh UPT maka Pemkot tidak profesional," tegas Ah Thony.

"Kemudian kalau ini dijadikan BUMD, sosial bisnisnya kuat. Dari segi bisnis mereka akan dimasuki oleh vendor-vendor kuat itu untuk menjadi basis menguatkan PAD. Dari segi sosialnya, akan menjadi ruang Pemerintah untuk membantu masyarakat-masyarakat yang memiliki kemampuan yang memang harus dibangkitkan," tandas AH Thony.