.webp)
Sejumlah organisasi kesehatan menyoroti kurang maksimalnya pelayanan Posyandu selama pandemi Corona (COVID-19) melanda Indonesia. Pemerintah pun diminta untuk tidak mengabaikan layanan ini.
"Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan dasar menjadi kewajiban pemerintah daerah harus menjadi prioritas utama sebagaimana rekomendasi WHO agar pelayanan esensial tetap terselenggara," tulis keterangan dalam dalam Seruan Nasional berjudul 'Dampak Pandemi COVID-19: Selamatkan Masa Depan 25 Juta Anak Indonesia' yang dibaca detikcom, Minggu (27/9/2020).
"Demikian juga dengan Posyandu harus segera dibuka dengan mematuhi Panduan Operasional Posyandu dalam AKB yang telah disiapkan Kementerian Kesehatan," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seruan ini ditandatangani oleh masing-masing perwakilan organisasi kesehatan terdiri dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PP IAKMI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Naional Indonesia (PP IAKMI), Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) dan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA).
Dalam seruan dijelaskan sebanyak 83,9 persen pelayanan kesehatan dasar di Indonesia, terutama posyandu, tidak bisa berjalan secara maksimal selama Pandemi Corona. Hal ini menyebabkan ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan yang memadai.
"Situasi ini terjadi di hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memberikan dampak sangat besar pada pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak," ungkapnya.
Selain itu, kasus konfirmasi positif yang terjadi pada ibu hamil pun berdampak pada pelayanan pemantauan kehamilan. Hal ini dapat memicu kenaikan angka kehamilan dengan komplikasi. Bahkan, tingkat kematian akan semakin tinggi.
"Jika hal ini tidak mendapatkan perhatian serius dan terjadi dalam waktu 1 tahun maka pengawasan terhadap ibu hamil dengan risiko tinggi tidak dapat dilakukan dengan baik kemungkinan terjadi kematian ibu yang lebih tinggi dari 25 persen akibat kehamilan dengan hipertensi (Preeklamsia)," jelasnya.
Terakhir, organisasi kesehatan menilai pemerintah lebih fokus dalam pemulihan sektor ekonomi. Di sisi lain, sebanyak 25 juta balita tidak memperoleh imunisasi, suplementasi vitamin A, pemantauan tumbuh kembang serta pelayanan rutin lainnya yang semestinya didapatkan di posyandu.
Hal ini, sebut mereka, berpotensi menimbulkan beban ekonomi yang lebih besar. Untuk itulah, pihaknya menyerukan agar pemulihan ekonomi dapat disertai dengan perlindungan kesehatan ibu dan anak.
"Semua upaya pemulihan ekonomi harus disertai penguatan pada kebijakan perlindungan kesehatan ibu dan anak yang jelas. Pimpinan pusat dan daerah wajib menyerukan dan memfasilitasi layanan imunisasi, pemantauan gizi dan layanan kesehatan dasar lainnya terpenuhi dan tersedia bagi masyarakat luas," ujarnya.
(ibh/ibh)
