2 Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, IKOHI: Penghinaan ke Keluarga Korban

Tiara Aliya - detikNews
Minggu, 27 Sep 2020 16:28 WIB
Sekjen IKOHI Zaenal Muttaqin (Tangkapan layar Webinar Kontras)
Sekjen IKOHI Zaenal Muttaqin (Tangkapan layar Webinar Kontras)
Jakarta -

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) menyoroti pengangkatan dua eks anggota Tim Mawar menjadi perwira tinggi (pati) di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Menurut IKOHI, ini merupakan penghinaan terhadap keluarga korban Tragedi 1998.

"Keppres No 166 tahun 2020 dari Presiden Jokowi ini tentu ini penghinaan terhadap keluarga korban yang selama 22 tahun memperjuangkan menuntut pencarian atau mengembalikan keluarga mereka yang hilang hingga saat ini dan berbagai upaya advokasi yang dilakukan sepanjang 2 dekade ini," kata Sekjen IKOHI Zaenal Muttaqin dalam Webinar Kontras, Minggu (27/9/2020).

Sebagai informasi, rotasi pejabat di lingkungan Kemhan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Keppres ini diteken Jokowi pada 23 September 2020.

Zaenal mengungkapkan bahwa selama ini keluarga korban terus berupaya mencari anggota keluarganya yang hilang pascatragedi 1998. Pihaknya pun kerap menuntut pemulihan hak-hak korban kepada Jokowi.

Namun, adanya pengangkatan dua pejabat eks Tim Mawar, menurut Zaenal, sama saja menempatkan orang-orang yang telah mengambil paksa para aktivis 1998 di tampuk pemerintahan Jokowi. Atas hal ini, pihaknya pun mengecam keras penetapan Keppres tersebut.

"Saya ulangi lagi bahwa keputusan Presiden Jokowi ini nomor 166 tahun 2020 merupakan penghinaan ya bagi keluarga korban dan bahwa kami menuntut terhadap Presiden Jokowi soal status kependudukan soal hak-hak pemulihan korban," jelasnya.

"Bukannya mengabulkan, justru malah menempatkan para pencuri itu di dalam pemerintahannya. Itu yang kami tidak bisa membayangkan luka yang menambah, seperti luka kemudian disiram air cuka. Ini sungguh kami sesalkan kami tentu mengecam keras Keputusan Presiden Jokowi ini," sambungnya.

Zaenal pun kembali mengungkit masa-masa pengangkatan Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Saat itupun, pihaknya menentang keputusan Presiden Jokowi yang menempatkan Prabowo di dalam kabinet Indonesia Maju.

"Jadi dengan keputusan Presiden Jokowi, bahkan sejak mengangkat Prabowo Subianto sudah menjadi (Menhan) semacam penghinaan itu," ungkapnya.

"Kami mendukung dia (Jokowi) supaya Prabowo dan apa para penculik para pelanggar HAM tidak terpilih, tetapi dengan apa dengan tanpa beban menempatkan Prabowo dan orang-orangnya kembali ke tampuk kekuasaan mengambil kebijakan kebijakan terkait kehidupan warga negara Indonesia masa depan bangsa Indonesia ini bukan sekadar ingkar janji, tapi melecehkan kami semua yang melecehkan para keluarga korban, para aktivis HAM, para aktivis '98 dan sebelumnya yang mengalami luka yang diinterogasi, mengalami tindak kekerasan selama interogasi dan sebagainya yang tentu saja belum pulih hingga saat ini," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, dua eks Tim Mawar diangkat menjadi pejabat di Kemhan. Kedua pejabat itu adalah Brigjen Dadang Hendrayudha yang diangkat menjadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Brigjen TNI Yulius Selvanus menjadi Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

Berdasarkan putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 yang ditampilkan di situs Kontras, Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus termasuk 2 dari 11 anggota tim mawar yang dijatuhi hukuman.

"Pergantian tersebut hal biasa, dalam rangka penyegaran organisasi Kemhan dan Tour of Duty," kata Dahnil saat dihubungi, Jumat (25/9).

Tonton juga '2 Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan, IKOHI: Penghinaan Keluarga Korban':

[Gambas:Video 20detik]

(mae/mae)