Film G30S/PKI Jadi Polemik, Anggota Komisi I: Ini Negara Demokrasi

Film G30S/PKI Jadi Polemik, Anggota Komisi I: Ini Negara Demokrasi

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Sabtu, 26 Sep 2020 17:59 WIB
Suasana nobar film G30S/PKI di Rembang
Nobar film G30S/PKI (Arif Syaefudin/detikcom)
Jakarta -

Film G30S/PKI menjadi polemik setelah sempat disinggung oleh mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta agar hal itu tidak dipermasalahkan karena Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Kalau nanti film 'Pengkhianatan G30S/PKI' itu diputar di televisi, ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi," kata Hasanuddin kepada wartawan pada Sabtu (26/9/2020).

Lebih lanjut Hasanuddin menilai sudah ada lembaga resmi pemerintah yang bertugas menyortir konten film tersebut. Lembaga tersebut adalah Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau film itu ditayangkan di televisi, di samping ada LSF (Lembaga Sensor Film) yang menyensor, juga ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengawasinya. Kedua lembaga ini sah berdasarkan UU," ujarnya.

"Soal materi film, Lembaga Sensor Film memiliki wewenang apakah layak tayang atau tidak. Biarlah mereka yang menilai. Kita percayakan kepada mereka karena itu lembaga yang sah dan dilindungi undang-undang," imbuhnya.

ADVERTISEMENT

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, isu-isu soal komunis cenderung kembali menghangat menjelang 30 September. Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Hasanuddin pun mengimbau agar masyarakat tidak meributkan pemutaran film G30S/PKI. Ia mengajak masyarakat fokus menghadapi masalah, seperti pandemi COVID-19.

"Masyarakat tidak usah terlalu meributkan rencana pemutaran film G30S/PKI ini. Karena masih banyak permasalahan bangsa seperti pandemi COVID-19 yang harus dipikirkan dan dicarikan solusi bersama. Mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan," pungkasnya.

Seperti diketahui, tentang film G30S/PKI sempat menjadi perbincangan di dunia perpolitikan Indonesia usai disinggung Gatot Nurmantyo. Gatot menyebut diganti sebagai Panglima TNI gegara menginisiasi acara nonton bareng film G30S/PKI.

"Pada saat saya menjadi panglima TNI, saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno Point, dikutip detikcom pada Rabu (23/9).

Salah satu stasiun televisi, yaitu SCTV, pun akan menayangkan film G30S/PKI. SCTV memiliki pertimbangan mengapa menayangkan film tersebut, meskipun sempat menjadi perbincangan.

"Kita sebetulnya memang sudah dari tahun lalu kita juga menayangkan. Jadi memang SCTV itu sering sekali atau kita mungkin dikenal sebagai TV yang paling sering menayangkan film-film Indonesia. Jadi misalnya kayak kemarin kita sudah tayangin film 'Dilan', 'Gundala', 'Milea', 'Warkop', hampir semua film Indonesia yang top, box office itu kita. Nah, di luar dari itu, kan kita juga tayang film-film yang lainlah, misal bentuknya FTV, gitu ya," kata Direktur Program SCTV David Suwarto saat berbincang dengan detikcom, Jumat (25/9).

"Nah, jadi film G30S/PKI ini salah satu film yang kita lihat sangat diminati penonton," imbuhnya.

(hel/aud)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads