PDIP Bentuk Tim Disiplin Protokol COVID di Pilkada, Patroli Saat Kampanye

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jumat, 25 Sep 2020 18:33 WIB
Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

PDI Perjuangan (PDIP) membentuk Tim Penegak Disiplin Partai yang akan bertugas menegakkan disiplin protokol kesehatan COVID-19 pada pelaksanaan Pilkada 2020. Tim ini akan bertugas memantau gerak-gerik calon kepala daerah yang diusung PDIP, termasuk tim suksesnya.

"Kekuatan utama Tim Penegak Disiplin justru terletak pada sosialisasi dan pencegahan. Kalau banyak penindakan, artinya fungsi sosialisasi dan pencegahan gagal," ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka rapat koordinasi khusus bidang kehormatan partai yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (25/9/2020).

Dalam rapat tersebut, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri turut memantau secara virtual bersama jajaran PDIP. Acara juga diikuti oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watubun serta Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dan Tri Rismaharini.

Rapat koordinasi khusus bidang kehormatan partai PDIP itu dihadiri 102 pengurus partai bidang kehormatan yang akan bertanggung jawab membentuk Tim Penegak Disiplin dari 34 provinsi. Selain itu, ada 1.542 orang dari pengurus tingkat kabupaten/kota.

Dijelaskan Hasto, Tim Penegak Disiplin Partai itu dibentuk di tiap struktur kepengurusan tingkat provinsi (DPD) maupun kabupaten/kota (DPC). Seluruh wakil ketua di tiap tingkatan kepengurusan akan menjadi ketua tim.

Selain ketua, akan ada sejumlah deputi yang diisi oleh pengurus partai di tiap tingkatan. Mencakup deputi bidang sosialisasi dan komunikasi, deputi bidang logistik dan kesehatan, yang tugasnya menyediakan alat pelindung diri, deputi bidang pelaporan, serta deputi bidang pencegahan dan penindakan.

Hasto mengatakan deputi bidang pencegahan bersama-sama dengan deputi bidang sosialisasi harus bekerja aktif memantau setiap kegiatan yang diselenggarakan calon kepala daerah maupun timsesnya. Mereka harus melakukan patroli dengan mengecek lokasi sebelum hingga setelah acara berlangsung.

"Kalau tidak pakai masker, nah itu deputi penindakan langsung bertindak, difoto, lalu keluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3. Jadi langsung sanksi itu di lapangan dan kemudian didukung oleh dokumen administrasi," kata Hasto.

Kemudian tim pencegahan bertugas mengingatkan, sementara tim penindak bergerak jika ada kader partai yang sudah diingatkan soal protokol kesehatan COVID-19 tapi tetap masih melanggar. Hasto mengatakan tim bisa memberikan sanksi kepada timses, yang merupakan kader partai.

"Langsung ditegur kasih sanksi. Kita melakukan penindakan terhadap mereka-mereka yang tidak menggunakan masker. Hanya, sanksi hanya bisa kita berikan kepada anggota dan kader PDI Perjuangan. Karena ini instruksinya internal partai untuk menegakkan bahwa kader dan anggota partai itu wajib hukumnya untuk memenuhi protokol kesehatan," tegasnya.

Bukan hanya jajaran pengurus atau kader yang bisa ditegur. Tim pun bisa memberi teguran kepada calon kepala daerah usungan PDIP yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan.

"Bisa kita tegur karena mereka adalah pemimpin yang seharusnya memberikan teladan kepada rakyatnya," jelas Hasto.

Tim juga memastikan ketersediaan masker untuk anggota dan kader partai yang diproduksi secara gotong royong. Dengan begitu, kantor-kantor partai di daerah sebagai pusat gotong royong untuk memproduksi masker. Kantor PDIP harus dijadikan sebagai posko pencegahan dan penanggulangan penularan Corona.

Hasto mengatakan kader yang mendapat sanksi berat adalah jika mereka sudah membahayakan masyarakat secara langsung. Kemudian juga jika mereka sudah mendapat tiga kali peringatan tertulis tapi masih tetap lalai.

Jika telah diberi teguran keras tertulis tapi masih terjadi pengulangan, DPP PDIP memberikan izin untuk membebaskan dari tugas di tim kampanye bahkan penugasan di partai. Terkait kepala daerah yang masih membandel tak patuh terhadap protokol kesehatan, itu akan menjadi ranah DPP.

"Tim Disiplin mengusulkan sanksi pembebastugasan kepada DPC atau DPD sesuai tingkatannya (jika melanggar). Kalau pemecatan sudah menjadi ranah DPP Partai dan Partai terikat undang-undang harus melalui Komite Etik," terang Hasto.

Hasto mengatakan pihaknya berkomitmen menegakkan kedisiplinan tersebut. "Bagi PDI Perjuangan, mendapat sanksi peringatan saja sudah aib. Jadi Partai tidak bisa melakukan pemecatan sembarangan," imbuhnya.

Sementara itu, menurut Komaruddin Watubun, rapat koordinasi hari ini adalah sebagai konsolidasi bidang kehormatan dalam rangka memperkuat disiplin organisasi. Sebab, kedisiplinan adalah hal yang mutlak untuk dilakukan, khususnya pada masa pandemi Corona.

"Nah, kita ini mau atur dalam organisasi supaya kita ini hidup berdisiplin. Hidup tanpa disiplin itu tidak lebih dari segerombolan manusia yang hidup tanpa aturan. Dan kedisiplinan kita ini ditekankan lagi untuk menaati protokol COVID yang ditentukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2020 ini," ujar Watubun.

(elz/imk)