Penyederhanaan Kurikulum Dinilai Tak Urgen, Kemdikbud Diminta Fokus soal PJJ

Dwi Andayani - detikNews
Jumat, 25 Sep 2020 16:24 WIB
Education school test concept : Hands student holding pencil for testing exams writing answer sheet or exercise for taking fill in admission exam multiple carbon paper computer at university classroom
Foto: iStock
Jakarta -

Rencana penyederhanaan kurikulum tahun 2013 ramai diperbincangkan. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk penyederhanaan kurikulum.

"Bahwa momentumnya sekarang itu sepertinya tidak pas untuk penyederhanaan atau lagi mengubah kurikulum," ujar Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, dalam diskusi 'Penyederhanaan Kurikulum Ambisi atau Solusi', Jumat (25/9/2020).

Satriawan menyebut, saat ini hal yang perlu diperhatikan adalah terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ). Menurutnya, saat ini didaerah masih banyak persoalan terkait kuota dan jaringan.

"Karena kita sekarang sedang fokus pada bagaimana kualitas PJJ ini diberikan, betul-betul masih ada persoalan tentang kuota masih ada persoalan tentang PJJ yang luring di luar jaringan," kata Satriwan.

"Teman-teman kita misalnya di Konawe Selatan, di Aceh, Tanah Datar, Kalimantan Timur, itu menceritakan bahwa mereka banyak kendala dalam PJJ, khususnya yang luring. Kenapa, karena mereka tidak punya kemewahan akses terhadap internet seperti kita yang ada di kota-kota besar," sambungnya.

Satriwan menilai Kemendikbud sebaiknya fokus pada hal tersebut dibanding mengubah kurikulum. Menurutnya, pengubahan kurikulum yang akan dilakukan tidak membuat penyederhanaan, melainkan semakin memperumit proses belajar.

"Alih-alih menyederhanakan, tapi yang muncul menambah beban guru dan siswa. Mestinya fokus ke sana, ketimbang energi kita dihabiskan untuk membuat pengubahan kurikulum atau penyederhanaan kurikulum yang belum darurat banget," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Sumardiansyah P Kusuma juga mempertanyakan kebijakan penyederhanaan kurikulum. Menurutnya, perlu ada kejelasan tujuan dari penyederhanaan tersebut.

"Apakah yang kita lakukan sekarang me-review kurikulum 2013, yang kemudian implementasinya adalah penyederhanaan kompetensi dasar (KD) selama masa PJJ. Artinya penyederhanaan KD konteksnya adalah me-review kurikulum 2013, ketika masa pandemi sehingga beban belajar siswa dan belajar guru tidak berat," kata Sumardiansyah.

"Atau penyederhanaan kurikulum ini merupakan satu hal baru, yang itu menggantikan kurikulum 2013 karena ketika bicara struktur kurikulum maka itu merupakan sebuah barang baru yang artinya perlu naskah akademik baru perlu kajian baru regulasi baru dan landasan filosofi baru Apakah begitu konteksnya?," sambungnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah perlu membuka dialog terkait rencana perubahan kurikulum. Hal ini disebut agar memberikan kejelasan dan pemahaman kepada masyarakat.

"Pemerintah perlu melakukan dialog secara terbuka untuk memperjelas tafsir-tafsir yang memang berkembang di masyarakat, bukan hanya di masyarakat tapi di dalam tim itu juga masih serba tidak jelas semuanya," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Komisi X DPR RI melakukan rapat kerja bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk membahas anggaran serta program prioritas Kemendikbud tahun 2021. Dalam rapat itu, Nadiem menegaskan tidak akan ada perubahan kurikulum nasional tahun 2021.

Rapat digelar secara fisik dan virtual di ruang rapat Komisi X, gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian pada pukul 14.10 WIB.

"Jadi tahun 2021 tidak akan ada perubahan kurikulum nasional. Tahun 2021 tidak akan ada penyederhanaan yang bersifat nasional," kata Nadiem di lokasi rapat.

Nadiem menjelaskan salah satu program prioritas Kemendikbud adalah terkait sekolah dan guru penggerak. Kemendikbud akan berfokus pada pembinaan terhadap guru dan sekolah penggerak.

(dwia/imk)