Anggota DPR sekaligus Ketua Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Fadli Zon, mengusulkan nama Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diubah menjadi Minangkabau. Sebenarnya, bagaimana sejarah Sumbar yang merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera ini?
Dilihat detikcom dari artikel 'Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Perkembangan Sejarah Pemerintahan Daerah ' yang diunduh dari situs Universitas Andalas, repo.unand.ac.id, Jumat (25/9/2020), terdapat penjelasan soal sejarah Sumatera Barat sebagai daerah administratif.
"Cikal-bakal penggunaan nama Sumatera Barat menjadi sebuah daerah administratif dapat ditelusuri jauh ke belakang, setidaknya sejak perempat terakhir abad ke-17," demikian isi artikel yang ditulis oleh Staf Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang, Prof Dr phil Gusti Asnan.
Dia menyebut Sumatera Barat saat itu digunakan sebagai nama daerah administratif setingkat hoofdcomptoir yang dinamakan Hoofdcomptoir Sumatra's Westkust. Jika diartikan maka wilayah itu bernama, Kawasan Perdagangan Utama Pantai Barat Sumatera.
"Hoofdcomptoir adalah salah satu unit administratif yang diperkenalkan oleh VOC. Sejak saat itu, hingga awal abad ke-19 wilayah yang menjadi bagian dari daerah administratif itu hanya terbatas pada daerah di pinggir pantai saja, dengan pusat-pusat politik dan ekonominya di beberapa kota yang ada lojinya, seperti Indrapura, Padang, Pulau Cingkuak, Padang, Pariaman, Tiku, Airbangis, Barus dan Singkel. Padang, di mana loji terbesarnya berada sekaligus menjadi ibukota daerah administratif ini," tulis Gusti.
Nama Sumatera Barat sendiri sempat hilang dari penamaan wilayah administratif sejak VOC dibubarkan atau pada tahun 1799. Wilayah yang pernah menjadi wilayah administratifnya juga jatuh ke dalam kekuatan Inggris atau menjadi daerah merdeka.
"Inggris mengambilalih kekuasaan terhadap hampir seluruh wilayah Hoofdcomptoir van Sumatra's Westkust bagian selatan (mulai dari Airbangis hingga Indrapura). Secara administratif, oleh Inggris, kawasan ini dijadikan sebagai sebuah residency (Residency of Padang) dan menjadi bagian dari Gouvernment Bengkulu. Sedangkan daerah-daerah yang lain yang berada di bagian utara, mulai dari Natal hingga Singkel kembali menjadi daerah merdeka," tuturnya.
Keadaan berubah lagi setelah Inggris menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda di tahun 1819. Saat itu, Hindia Belanda mulai memperluas daerah kekuasaannya.
"Keinginan itu kemudian bisa diwujudkan, karena adanya permintaan bantuan oleh Alam Bagagarsyah dan sekelompok penghulu dari Tanahdatar kepada Belanda untuk memerangi kaum Paderi. Berdasarkan permintaan tersebut dan kemudian dikuatkan dengan Perjanjian 20 Februari 1820 maka Belanda mulai masuk ke pedalaman," tulisnya.
Tonton juga 'Fadli Usul Provinsi Sumbar Diganti Minangkabau, Ahmad Doli: Ada Peluang':
