Pilkada Lanjut, MPR: Harus Diiringi Pengetatan Protokol Kesehatan

Abu Ubaidillah - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 17:44 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tidak hanya fokus pada 270 daerah yang menyelenggarakan, melainkan juga kabupaten dan kota lainnya.
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tidak hanya fokus pada 270 daerah yang menyelenggarakan, melainkan juga kabupaten dan kota lainnya.

Meskipun beberapa kabupaten/kota tidak ikut Pilkada, lanjutnya, namun ada yang mengikuti Pilkada gubernur/wakil gubernur di 9 provinsi. Dengan demikian, ada 309 kabupaten/kota yang patut diwaspadai.

"Berdasarkan evaluasi Satgas Penanganan COVID-19 pada tanggal 6-13 September 2020, dari 309 daerah tersebut, terdapat 45 daerah kabupaten/kota mempunyai risiko penularan COVID-19 yang tinggi, 152 daerah mempunyai risiko sedang, 72 daerah risiko rendah, 26 daerah yang tidak ada penambahan kasus baru, dan 14 daerah yang belum terdampak COVID-19," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

Pernyataan ini disampaikan Bamsoet ketika menjadi keynote speaker webinar DPP KNPI secara virtual bertema 'Dilema Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19' dari Ruang Kerja Ketua MPR RI.

Bamsoet memandang penyelenggaraan Pilkada Serentak di tengah pandemi COVID-19 menempatkan bangsa Indonesia pada posisi dilematis. Di satu sisi, jumlah kasus positif COVID-19 menembus angka 260 ribu dan angka kematiannya sudah tembus 10 ribu kasus. Sebanyak 3 orang komisioner KPU (termasuk Ketua KPU), 32 orang pegawai Sekretariat Jenderal KPU, dan sejumlah pegawai KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pun terkonfirmasi positif COVID-19.

"Di sisi lain, hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih juga harus dipenuhi. Penundaan Pilkada akan membawa konsekuensi kepala daerah yang telah habis masa baktinya digantikan pelaksana tugas, yang dalam menjalankan tugasnya memiliki keterbatasan karena tidak dapat menentukan kebijakan yang strategis. Di masa pandemi, kebijakan yang bersifat strategis justru sangat diperlukan," ungkapnya.

Bamsoet mengatakan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi juga memiliki rujukan global. Sepanjang Februari-Agustus 2020, ada 56 negara yang menyelenggarakan pemilu nasional atau lokal. Mulai dari Iran, Taiwan, Togo, Slovakia, Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Australia, Polandia, Ukraina, Uganda, hingga Belarus.

"Keputusan melanjutkan Pilkada Serentak harus diiringi pengetatan implementasi protokol kesehatan. Dimulai dari kandidat yang maju dalam Pilkada tak melakukan pengerahan massa selama masa kampanye. Kandidat harus menjadikan Pilkada sebagai wadah perjuangan mengendalikan penyebaran virus COVID-19, dengan mengedukasi pendukungnya untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara berkala. Bukan justru menjadikan Pilkada sebagai sumber penularan virus COVID-19," paparnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia menjelaskan meskipun penerapan protokol kesehatan diperketat, tak bisa dipungkiri penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi masih menyisakan beberapa potensi persoalan, salah satunya adalah tingkat partisipasi pemilih.

"Dengan tingginya angka persebaran COVID-19 dan belum tersedianya vaksin dalam waktu dekat, masyarakat sepertinya masih enggan beraktivitas di area publik maupun datang ke TPS. Apalagi dua Ormas terbesar, NU dan Muhammadiyah, sudah menyuarakan penolakan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020," jelasnya.

Ia menambahkan, ada kekhawatiran 80 persen petahana yang maju di kontestasi Pilkada memanfaatkan berbagai program bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung. Selain itu, dampak pandemi yang menghantam kehidupan perekonomian rakyat semakin meningkatkan risiko terjadinya praktik money politics.

"Dari segi teknis, KPU perlu meyakinkan masyarakat bahwa proses pemungutan suara di setiap TPS telah mengedepankan protokol kesehatan. Seperti penyediaan sarana sanitasi, pengecekan kondisi suhu tubuh, pengaturan menjaga jarak, dan berbagai protokol kesehatan lainnya," imbuhnya.

Ia mengatakan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Senin (21/9), hasilnya sepakat untuk tidak menunda Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020. Namun berdasarkan UU No. 6 tahun 2020 masih ada peluang penundaan. Merujuk pada Pasal 201A ayat 3, apabila pemungutan suara serentak tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi COVID-19 belum berakhir, maka pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali.

"Pemerintah saat ini masih terus memantau proses Pilkada Serentak 2020. Presiden Joko Widodo juga sudah menunjuk Pak Luhut Pandjaitan memimpin upaya penekanan laju penyebaran COVID-19. Masih ada waktu hingga Desember 2020, kita berharap virus COVID-19 bisa segera ditekan. Dengan demikian jikapun Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan, tak menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam acara webinar DPP KNPI turut hadir pula Ketua Umum KNPI Haris Pertama, Komisioner KPU Viryan, Ketua Umum IDI Daeng Faqih, dan Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch Fauzan Irvan.

Simak video 'Satgas Covid-19: Tambahan Kasus Corona Terkait dengan Pilkada':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)