Fadli Usul Sumbar Jadi Minangkabau, Kemendagri: Prosesnya Panjang hingga ke PBB

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 15:02 WIB
Plt Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal
Syafizal (Foto: dok. BNPB)
Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mengusulkan perubahan nama Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi Minangkabau. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan pergantian sebuah nama provinsi membutuhkan proses yang panjang hingga mendaftarkan perubahan nama ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Tentu sebagai sebuah usulan atau ide, kami menyatakan sah-sah saja. Namun penamaan sebuah daerah harus memenuhi kaidah kaidah toponimi. Setiap penggantian nama selalu ada konsekuensinya," kata Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal melalui pesan singkat, Kamis (24/9/2020).

Safrizal mengatakan penggantian nama itu akan berimbas pada perubahan administrasi suatu wilayah. Nama daerah yang akan diganti juga harus diajukan ke Kelompok Pakar PBB tentang Nama-Nama Geografis (UNGEGN).

"Ganti nama, berapa banyak dokumen yang harus ganti, berapa juta KTP ganti, berapa banyak papan nama ganti, kop surat, daftar ulang juga ke PBB, UNGEGN. Ini baru satu aspek. Proses panjang dan ada konsekuensi biaya," jelasnya.

Safrizal menuturkan, saat ini Kemendagri sedang berfokus pada penanganan COVID-19. Namun Safrizal mempersilakan Fadli Zon untuk mengkaji usulan tersebut melalui naskah akademis.

"Pemborosan relatif, hanya akan memakan biaya. Kita sedang konsentrasi penanganan COVID. Pemborosan dan bukan pemborosan itu relatif, saya tidak katakan pemborosan. Namun konsekuensi ini membutuhkan biaya banyak dalam pelaksanaannya. Sebagai sebuah ide, silakan dikaji dalam naskah akademis, dan pelaksanaannya nanti disesuaikan dengan timing yang tepat," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2