Menengok Panasnya Detik-detik Jelang Pencopotan Gatot dari Panglima TNI

Elza Astari Retaduari - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 13:45 WIB
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengunjungi Markas Divisi Infanteri I Kostrad, Cilodong, Depok, Kamis (712). Gatot berpamitan kepada para prajurit Kostrad.
Foto: Gatot Nurmantyo saat masih Panglima TNI. (Pool/Penkostrad).

Dalam surat keputusan itu disebutkan perubahan pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Jenderal Gatot Nurmantyo pada 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI atas nama 84 perwira tinggi TNI, termasuk Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Dalam keputusan tersebut, ada 16 nama yang mengalami perubahan. Nama-nama tersebut sebelumnya tertulis sebagai berikut:

1. Letjen TNI Edy Rahmayadi dari Pangkostrad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun dini),
2. Mayjen TNI Sudirman dari Asops Kasad menjadi Pangkostrad
3. Mayjen TNI AM Putranto, dari Pangdam II/Swj menjadi Asops Kasad.
4. Mayjen TNI Subiyanto dari Aspers Kasad menjadi Pangdam II/Swj
5. Brigjen TNI Heri Wiranto, dari Waaspers Panglima TNI menjadi Aspers Kasad
6. Brigjen TNI Gunung Iskandar dari Waaspers Kasad menjadi Waaspers Panglima TNI
7. Kolonel Inf Agus Setiawan dari Pamen Denma Mabesad menjadi Waaspers Kasad
8. Mayjen TNI Agung Risdhianto, dari Dankodiklat TNI menjadi Staf Khusus Kasad
9. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono dari Dankormar menjadi Dankodiklat TNI
10. Brigjen TNI (Mar) Hasanudin dari Kas Kormar menjadi Dankormar
11. Brigjen TNI (Mar) Nur Alamsyah dari Danpasmar II Kormar menjadi Kas Komar
12. Kolonel Mar Edi Juardi dari Asops Kormar menjadi Danpasmar II Kormar
13. Brigjen TNI Edison Simanjuntak dari Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid Ekkudag Panglima TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI
14. Brigjen TNI Herawan Adji dari Dir F Bais TNI menjadi Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid Ekkudag Panglima TNI
15. Kolonel Kav Steverly Christmas P dari Pa Sahli Tk II Poldagri Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI menjadi Dir F Bais TNI
16. Kolonel Inf Syafruddin dari Paban IV/Ops Sops TNI menjadi Pa Sahli Tk II Poldagri Sahli Bid Polkamnas Panglima TNI

Dengan adanya keputusan ini, keenam belas perwira tinggi tersebut tidak ada alias dihilangkan dari mutasi 84 perwira tinggi dalam surat keputusan Panglima TNI sebelumnya.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah dilantik sebagai Panglima TNI. Hari ini, Hadi menerima 'tongkat komando' Panglima TNI dari Jenderal Gatot Nurmantyo.Saat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Panglima TNI menerima 'tongkat komando' dari Jenderal Purn Gatot Nurmantyo. (Foto: Agung Pambudhy/detikcom).

Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan keputusannya membatalkan rotasi jabatan 16 perwira tinggi (Pati) didasari evaluasi yang berkesinambungan. Ia menyebut, keputusannya menganulir mutasi 16 pati yang dilakukan Gatot bukan karena suka atau tidak suka.

"Tidak ada istilah di dalam pembinaan karier adalah like and dislike," tegas Hadi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu (20/12/2017).

Hadi menjelaskan pembatalan mutasi itu karena para Pati masih diperlukan di jabatannya semula. Ini berdasarkan perhitungan tantangan yang akan dihadapi organisasi.

"Untuk mengemban amanah sebagai Panglima TNI, saya telah melaksanakan evaluasi berkesinambungan terhadap sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas kedepan," jelas Hadi.

Penilaian dirotasi atau tidaknya prajurit TNI, lanjut Hadi, juga didasarkan pada penilaian tentang profesionalitas kerja dan perilaku prajurit.

"Dasar penilaian SDM adalah profesionalitas dan manned system. Terkait dengan pembinaan karier prajurit TNI itu sudah baku, semua berdasarkan profesionalitas dan manned system yang selalu kita lakukan," terang Hadi.

Gatot pun sempat buka suara soal anulir mutasi 16 perwira tinggi yang dilakukan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Mantan Panglima TNI itu menanggapi dengan santai.

"Saya sampaikan bahwa, Skep (surat keputusan Panglima) yang saya keluarkan itu adalah hasil sidang bersama-sama," ungkap Gatot, Sabtu (23/12/2017).

Gatot menyebut, keputusannya memutasi 84 Pati sudah atas persetujuan tiga kepala staf angkatan. Ditandatangani juga oleh kepala staf angkatan. Dan saya katakan sengaja saya tidak melantik karena memberikan kesempatan untuk panglima yang baru, pak Hadi untuk mengevaluasi," tuturnya.

Ketika itu, Gatot tak mempermasalahkan pilihan Marsekal Hadi yang menganulir mutasi 16 Pati hasil keputusannya. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi kewenangan Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI saat ini.

"Namanya evaluasi bagaimana yang terbaik bagi beliau. Kan beda pandangan. Sekarang kan saya bukan Panglima TNI. Hak prerogatif beliau dong," ucapnya.

Tak lama setelah pensiun, nama Gatot kemudian disebut-sebut siap bertarung di Pilpres 2019. Bahkan ada sejumlah kelompok relawan dirinya di ajang pilpres lalu. Hanya saja, Gatot belum berhasil maju di Pilpres 2019.

Sejak saat itu, Gatot kerap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan belum lama ini, Gatot menjadi salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang disebut-sebut sebagai kelompok oposisi baru. Deklarasi KAMI sendiri menuai banyak kritik lantaran dilakukan saat pandemi virus Corona (COVID-19).

Terbaru, Gatot berbicara soal perintah menonton film 'G30S/PKI' beberapa waktu silam. Perintah ini dikaitkan Gatot dengan cerita pergantiannya dari jabatan Panglima TNI.

"Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semuanya, maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja partai PDI, menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot saat bicara di channel YouTube Hersubeno Point.

"Saya bilang terima kasih, tapi di situ saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti," sebut Gatot.

Pernyataan Gatot ini telah dibantah pihak pemerintah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menepis pernyataan Gatot Nurmantyo yang mengaitkan pergantian dirinya sebagai Panglima TNI dengan perintah menonton film G30S/PKI. Donny menilai pernyataan Gatot itu terlalu dibuat-buat.

"Tidak ada hubungan sama sekali, itu hubungan dibuat-buat halusinatif dan menciptakan kegaduhan politik yang tidak perlu, kita sekarang membutuhkan kebersamaan, membutuhkan solidaritas untuk sama-sama menyelesaikan krisis kesehatan dan perekonomian yang kita hadapi," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

Halaman

(elz/tor)