Mutasi Berumur 16 Hari Jenderal Gatot yang Dianulir Marsekal Hadi

Niken Purnamasari - detikNews
Kamis, 21 Des 2017 07:22 WIB
Foto: dok. Puspen TNI
Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan sebagian keputusan Panglima TNI sebelum dirinya, Jenderal Gatot Nurmantyo soal pemberhentian dan pengangkatan 84 perwira tinggi (pati) TNI. Hadi menjelaskan alasan pembatalan mutasi karena para Pati masih diperlukan di jabatannya semula.

Pembatalan itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI yang dikeluarkan dan ditandatangani Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada Selasa, 19 Desember 2017.



Dalam keputusan tersebut, ada 16 nama yang mengalami perubahan. Salah satunya yakni Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dari Pangkostrad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun dini).

Keenam belas perwira tinggi tersebut tidak ada alias dihilangkan dari mutasi 84 perwira tinggi dalam surat keputusan Panglima TNI sebelumnya.

"Dengan demikian, maka Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982.a/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 telah diadakan perubahan," demikian isi kutipan dalam surat keputusan tersebut

Saat ditanyai alasan membatalkan sebagian keputusan Jenderal Gatot, Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan hal itu karena amanah sebagai panglima TNI. Sebab itu, Hadi harus mengevaluasi secara terus menerus sumber daya manusia di TNI.



"Pertama adalah saya harus mengamanahkan tugas sebagai Panglima TNI. Untuk itu saya selalu mengevaluasi secara terus menerus berkesinambungan terhadap sumber daya manusia TNI. Untuk memenuhi organisasi di TNI ini dan menghadapi tugas-tugas kedepan yang semakin kompleks," ujar Hadi di Markas Divisi Infanteri 1 Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Rabu (20/12/2017).

Menurut Hadi, pengisian jabatan di TNI harus sesuai dengan kebutuhan organisasi dan profesionalitas. Alasan lainnya, TNI memiliki petunjuk administrasi baku yang dilaksanakan secara bertahap. Pembinaan prajurit dilakukan mulai dari satuan bawah hingga masuk ke Mabes TNI.

"Kedua adalah bagaimana kita bisa melaksanakan itu kita memiliki satu dasar bahwa pengisian jabatan-jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, didasarkan pada profesionalitas dan manned system. Ketiga adalah TNI memiliki petunjuk administrasi yang baku dan di situ dilaksanakan mulai bertahap, mulai dari satuan bawah. Artinya mulai dari pembinaan kesatuan sampai dengan masuk kepada Mabes TNI. Jukmin (petunjuk pimpinan) yang baku itu tidak mengenal yang namanya like and dislike," katanya.




Pembatalan mutasi itu juga direspons oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi mengatakan Marsekal Hadi sudah punya pertimbangan tersendiri.

"Saya kira mungkin itu ada evaluasi baru gitu kan," kata Jokowi di Gedung Aimas Convention Center Jl Sorong-Klamono KM 23 Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu (20/12/2017).

Jokowi menyatakan hal tersebut untuk menjawab pertanyaan wartawan, usai acara pembagian sertifikat tanah untuk warga Sorong. Dia tak menjelaskan lebih lanjut terkait mutasi di tubuh TNI itu.

"Tanyakan ke Panglima, tanyakan ke Panglima," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tak mempersalahkan dengan keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menganulir rotasi jabatan 16 perwira tinggi (Pati). Dia menganggap keputusan tersebut hal biasa.

"Nggak ada masalah. Tentara jangan ada masalah. Kalau ada masalah bukan tentara itu. Karena tentara tahan banting. Itu hal biasa," kata Ryamizard di Gedung Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017). (nkn/yld)