Round-Up

Ancang-ancang Polemik Sekjen DPD Dibawa ke Polisi

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 07:00 WIB
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek diperiksa KPK terkait kasus suap rencana proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat.
Foto: Reydonnyzar Moenek (Agung Pambudhy)
Jakarta -

Polemik jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI mencuat ke publik. Wacana membawa polemik tersebut ke ranah hukum pun menggema.

Adalah anggota DPD Yorrys Raweyai yang mengungkapkan akan membawa polemik Sekjen DPD ini ke polisi. Sebab, dia menilai ada dugaan tindak pidana yang dilakukan.

"Nah kesimpulan yang kami dapatkan dari berbagai macam penelusuran ke mana-mana. Selama bulan Mei sampai dengan ini hari, semua kebijakan yang dikeluarkan sekjen dan di tanda tangani oleh dia (sekjen), baik pengelolaan, anggaran dan sebagainya, itu cacat hukum dan masuk ke ranah pidana," ujar Yorrys kepada wartawan Rabu (23/9/2020).

Yorrys Raweyai memberikan keterangan pers terkait isu pemecatan dirinya sebagai Korbid Polhukam Golkar, Rabu (4/9/2017). Kali ini, Yorrys menepis isu pemecatan dirinya.Yorrys Raweyai

Pelaporan ke polisi kini tengah disusun. Rencananya, laporan akan dilayangkan ke dua instansi, Polri dan Ombudsman RI.

"Ini yang kami akan mulai menyusun kronologi dan lain sebagainya untuk melaporkan ke Bareskrim Polri dan Ombudsman tentang hal ini," sebut Yorrys.

Polemik Sekjen DPD ini berawal dari penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 2020, yang isinya mencopot Reydonnyzar Moenek dari jabatan Sekjen DPD. Keppres tersebut ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Mei 2020 lalu, dan diterima Sekretariat Kesekjenan DPD pada 8 Mei.

Dalam keppres tersebut, Jokowi mencopot Reydonnyzar untuk menduduki jabatan baru, tapi bukan jabatan struktural. Reydonnyzar diangkat menjadi Analisis Kebijakan Ahli Utama pada Setjen DPD.

Namun, hingga saat ini Reydonnyzar tetap menduduki jabatan Sekjen DPD. Bahkan Reydonnyzar sempat menggelar proses seleksi Sekjen DPD baru.

Polemik ini pun terendus oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Plt Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Setya Utama menjelaskan bahwa pemberhentian pejabat pimpinan tinggi madya terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan barunya.

"Seorang pejabat pimpinan tinggi madya diberhentikan dari jabatan strukturalnya terhitung mulai tanggal pelantikan dalam jabatan yang baru. Artinya, pada saat dilantik sebagai pejabat fungsional ahli utama, pada saat itu yang bersangkutan berhenti dari jabatan strukturalnya," papar Setya dalam wawancaranya dengan Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiharto, yang dirilis di situs Kemensetneg, Rabu (23/9).

Selanjutnya
Halaman
1 2