Pernyataan Sikap GAMKI Atas Kasus Penembakan Pendeta di Papua

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 00:28 WIB
Ilustrasi Papua yang digunakan Jokowi saat sampaikan duka cita untuk korban banjir Sentani. (Dok Twitter @jokowi)
Foto: Ilustrasi Papua (Dok Twitter @jokowi)
Jakarta -

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) mengecam keras kasus penembakan Pendeta Yeremias Zanambani di Papua. Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik, mendesak pemerintah transparan mengungkap peristiwa ini.

Willem mengatakan penembakan yang terjadi Sabtu, (19/9/2020) itu menewaskan tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama yang sangat dihormati karena dedikasinya bagi masyarakat setempat. Namun, kata dia, peristiwa penembakan yang terjadi Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua, masih simpang siur.

"Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari media resmi Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) serta beberapa media nasional dan lokal Papua, Pendeta Yeremias Zanambani terkena tembakan aparat pasukan TNI yang sedang melakukan operasi militer di wilayah tersebut. Sedangkan menurut pemberitaan beberapa media lainnya yang mengutip klarifikasi dari pihak TNI, penembakan dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)," kata Willem dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2020).

Menurut Willem, kontak tembak antara TNI-Polri dan KKB telah terjadi berkali-kali selama beberapa tahun terakhir ini mengakibatkan adanya korban jiwa dari masyarakat sipil, dan juga dari kedua pihak. Ratusan bahkan ribuan warga masyarakat, termasuk perempuan dan anak terpaksa harus mengungsi ke kampung lain dan masuk ke hutan demi menjaga keselamatan nyawa mereka.

"Terbunuhnya Pendeta Yeremias Zanambani dan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang telah menelan korban jiwa dari masyarakat sipil merupakan tindakan keji yang melanggar Hak Asasi Manusia, secara khusus hak untuk hidup setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945," katanya.

Berikut 6 sikap DPP GAMKI terkait penembakan Pendeta Yeremias Zanambani di Papua:

1. GAMKI mengecam keras terjadinya peristiwa penembakan yang menyebabkan terbunuhnya korban dari masyarakat sipil ini.

2. GAMKI mendesak Pemerintah untuk segera mengungkap secara transparan setiap kasus penembakan, terkhusus yang mengakibatkan terbunuhnya masyarakat sipil Papua. Untuk itu perlu dibentuk Tim Pencari Fakta dan Investigasi Independen yang melibatkan perwakilan masyarakat sipil, antara lain Lembaga Gereja, Lembaga Adat, dan lembaga sipil lainnya.

3. GAMKI meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menghentikan pengiriman dan mobilisasi ribuan pasukan non organik TNI-Polri ke Tanah Papua, seolah-olah Tanah Papua adalah Daerah Operasi Militer sehingga menimbulkan wacana yang dibangun oleh sebagian warga Papua berapa tahun terakhir ini dengan julukan Indonesia sebagai bangsa kolonial.

4. GAMKI mengingatkan kepada Bapak Presiden bahwa penggunaan kekerasan dan operasi militer hanya akan menyebabkan ketakutan dan luka hati yang mendalam di dalam diri warga Papua yang seharusnya justru mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dari negara.

5. GAMKI memohon kepada Bapak Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di Tanah Papua serta menyelesaikan masalah Papua dengan melibatkan lembaga agama dan kultural yang ada di Tanah Papua dengan pendekatan persuasif, kultural, dan kearifan lokal.

6. GAMKI meminta Bapak Presiden untuk mengevaluasi kinerja Panglima TNI, Kapolri, dan jajaran TNI-Polri yang terkait jika dalam waktu mendatang masih terjadi kasus penembakan yang menyebabkan adanya korban jiwa dari masyarakat sipil di Tanah Papua.

(fas/knv)