ASN di Banten Terancam Diberhentikan Jika Langgar Protokol Kesehatan

Nurcholis Maarif - detikNews
Rabu, 23 Sep 2020 21:11 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim bakal memberikan sanksi tegas kepada ASN dan non-ASN di lingkup Pemprov Banten yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
Gubernur Banten Wahidin Halim/Foto: Dok. Pemprov Banten
Jakarta -

Gubernur Banten Wahidin Halim bakal memberikan sanksi tegas kepada ASN dan non-ASN di lingkup Pemprov Banten yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Konsekuensinya adalah mulai dari diturunkan pangkat hingga pemberhentian. Ini dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19.

Mantan Wali Kota Tangerang itu mengatakan sebagai antisipasi timbulnya klaster ASN, pihaknya telah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah bagi jajarannya. Meski demikian, ASN tetap harus melaksanakan protokol kesehatan setiap saat dan di mana pun.

"Tetap wajib protokol kesehatan, kalau enggak saya turunkan pangkat. Banyak dipanggilin ASN yang kumpul kemarin, dipanggilin sama Inspektorat, diperiksa. Yang kemarin (berkerumun dalam acara) ulang tahun, diperiksa. Pada para ASN dan non-ASN yang bekerja di Pemprov Banten agar menaati protokoler kesehatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2020).

Wahidin mengakui dirinya tak segan untuk memberikan sanksi tegas lainnya jika ASN tidak mengindahkan dan cenderung sengaja melanggar protokol kesehatan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan misalnya, apabila ditemukan tidak menggunakan masker saat keluar rumah.

"Kita non-job kan. Itu sudah diperintahkan, kalau terbukti. Kami akan berikan sanksi mulai dari teguran sampai skorsing dan pemberhentian," katanya.

Wahidin juga meminta kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terus melakukan pembinaan terhadap jajarannya. Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan selalu melakukan langkah-langkah pemantauan.

"Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada jajaran ASN dan non-ASN Pemprov Banten untuk menaati protokoler kesehatan," ungkapnya.

Soal klaster ASN, Wahidin mengakui hal itu juga terjadi di lingkungan Pemprov Banten. Meski demikian, jumlahnya hanya satu hingga dua kasus, tapi tetap perlu menjadi perhatian agar tidak seperti di Pemkot Tangerang.

"Di Kota Tangerang, puskesmas dan pegawai pemda. Kalau kita sih cuma satu dua. Suami kena dari bandara lalu ketularan dan sekarang sudah sembuh," pungkasnya.

Sementara itu, Inspektur Provinsi Banten E Kusmayadi mengatakan pihaknya telah menjalankan fungsinya untuk menindak pelanggar protokol kesehatan COVID-19 bagi ASN berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten. Hingga kemarin, sudah ada 53 ASN Pemprov Banten yang diperiksa dan diberi sanksi.

(akn/ega)