Kota Cilegon Jadi Daerah Zona Merah Corona, Ketua DPRD Protes

M Iqbal - detikNews
Rabu, 23 Sep 2020 15:38 WIB
Ketua DPRD Cilegon Endang Effendi.
Foto: Ketua DPRD Cilegon Endang Effendi. (M Iqbal/detikcom)
Cilegon -

Cilegon menjadi salah satu kota di Provinsi Banten yang berubah status dari zona kuning (risiko sedang) menjadi zona merah (risiko tinggi) penyebaran virus Corona (COVID-19). Ketua DPRD Cilegon Endang Effendi mempersoalkannya.

Menurut Endang, terdapat sejumlah pasien positif Corona yang bukan warga Cilegon, tetapi masuk ke daftar pasien Corona di Cilegon. Dia kemudian menyinggung data 42 orang positif yang terdaftar sebagai pasien Corona Cilegon.

"Ini dari 42 ini 13 itu ABK, bukan orang Cilegon. Tapi di datanya kemarin (masuk data Cilegon), makanya kita revisi. Terus 9 itu, misalnya dari keluarga RSKM (positif Corona), bukan, mohon maaf, bukan masyarakat biasa yang tertular di lingkungan masyarakat," kata Endang seusai rapat pembahasan perubahan status Cilegon jadi zona merah Corona, Rabu (23/9/2020).

Seharusnya, sebut dia, data pasien Corona disesuaikan dengan alamatnya. Dia mencontohkan, pasien Corona yang tercatat beralamat di Bandung, seharusnya masuk ke data Corona Bandung.

"Jadi sesuai alamatnya. Kalau misalnya alamatnya di Bandung, ya, tulis di Bandung. Jadi jangan kita yang kena beban. Akhirnya, kita masuk zona merah," ujarnya.

Kendati begitu, ia tak memungkiri adanya klaster industri. Di mana, Kecamatan Cibeber jadi zona merah di Cilegon lantaran banyak pekerja yang tinggal di sana positif Corona.

"Tadi sudah dibahas, dan ternyata memang dari industri dan juga KKP. Saya tegas tadi menyampaikan, apabila memang ternyata nelayan dan karyawan itu bukan orang Cilegon, maka, jangan didata masuk Kota Cilegon, biar clear," tururnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Cilegon Edi Ariadi menggelar rapat bersama tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Rapat itu digelar setelah Cilegon ditetapkan sebagai daerah risiko tinggi atau zona merah penyebaran virus Corona.

Dalam rapat, Edi menyoroti kosongnya pos check point PSBB. Menurutnya, kerap ditemukan tidak ada petugas yang berjaga di pos. Selain itu, tak ada pengecekan di check point yang ditentukan.

"Sebetulnya setelah PSBB pertama harusnya menurun ini malah meningkat, betul kata Pak Dandim ada rangkaian terputus dari Gugus Tugas, kurang kerja dan sebagainya, posnya kosong ada orang di belakangnya, tapi tidak melakukan check point dan sebagainya," lata Edi dalam rapat evaluasi di ruang rapat Wali Kota Cilegon, Rabu (23/9).

Tonton juga video 'Ma'ruf: Pandemi Tunjukkan Betapa Lemahnya Tata Kelola Kesehatan':

[Gambas:Video 20detik]



(zak/zak)