Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memasukkan Kota Makassar sebagai wilayah yang tergolong dalam kategori kerawanan tertinggi pada pelaksanaan Pilkada 2020. Makassar dinilai sebagai kota rawan pelanggaran Pilkada.
"Itu berkaitan pemilu bebas adil, Makassar itu ditetapkan ada kerawanan terhadap terselenggaranya pemilu bebas dan adil, ini kita pastikan dan kemudian jadi acuan kita untuk menentukan arah bagaimana kita memberikan atensi terhadap terselenggaranya pemilu bebas adil," kata Komisioner Bawaslu Sulsel, Asri Yusuf di Makassar, Rabu (23/9/2020).
Oleh karenanya, Asri berharap pemilih di Makassar dapat menggunakan hak politiknya pada Desember mendatang. Asri juga mengimbau kepada KPU selaku penyelenggara pemilu lepas dari intervensi.
"Ini orientasi kita terutama pada penyelengara pemlu, juga harus berlaku adil dan tentunya penyelengara pemilu lepas dari intervensi kekuasaan dan kekuatan apapun dan kita waspadai bersama. Kami di Bawaslu dengan indeks kerawanan yang ada memberikan perhatian khusus," terangnya.
"Pada dasarnya semua daerah potensinya ada, tapi ini kan Makassar ini ada beberapa kasus sebelumnya kita bisa belajar," imbuh Asri.
Bawaslu telah merilis pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Pada tingkat kabupaten/kota, ada sepuluh kabupaten/kota di Indonesia yang masuk dalam kategori kerawanan tertinggi. Berikut urutannya:
1. Kabupaten Sungai Penuh
2. Kabupaten Monokwari
3. Kota Makassar
4. Kota Bukittinggi
5. Kota Sleman
6. Kota Mamuju
7. Kota Agam
8. Kabupaten Kotawaringin Timur
9. Kabupaten Pemalang
10. Kabupaten Lamongan
