.webp)
Wali Kota Cilegon Edi Ariadi menggelar rapat bersama tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Rapat itu digelar setelah Cilegon ditetapkan sebagai daerah risiko tinggi atau zona merah penyebaran virus Corona.
Rapat dihadiri Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, dan Wakil Wali Kota Cilegon. Rapat juga digelar bersama semua kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Rapat itu salah satunya membahas efektivitas pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Cilegon.
Dalam rapat, Edi menyoroti kosongnya pos check point PSBB. Menurutnya, kerap ditemukan tidak ada petugas yang berjaga di pos. Selain itu, tak ada pengecekan di check point yang ditentukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebetulnya setelah PSBB pertama harusnya menurun ini malah meningkat, betul kata Pak Dandim ada rangkaian terputus dari Gugus Tugas, kurang kerja dan sebagainya, posnya kosong ada orang di belakangnya, tapi tidak melakukan check point dan sebagainya," lata Edi dalam rapat evaluasi di ruang rapat Wali Kota Cilegon, Rabu (23/9/2020).
Edi meminta tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Cilegon bekerja lebih maksimal dan tak khawatir perihal anggaran. Dia memastikan anggaran penanganan COVID-19 sudah tersedia.
"Sarannya jangan nanti nggak ada ininya itunya, ikine (ininya), lake kuene (nggak ada itunya), lambat cairnya, dan sebagainya, cuma kecepatannya aja saya kira, dana udah ada saya kira, kalau masih ngeluh begitu aja zona hitam kita," kata dia.
Edi juga menyoroti soal tempat hiburan malam. Zona merah penyebaran virus Corona yang ditetapkan pemerintah terhadap Kota Cilegon mesti diikuti dengan ketegasan penegakan peraturan. Semisal, kata dia, tempat hiburan yang masih membandel diminta ditutup saja.
"Yang hiburan kalau memang harus ditutup, ditutup izinnya, supaya kita tegakkan lah, karena ini sudah merah tutup ya tutup baru police line, karena ini zona merah harus tegas," ujarnya.
(mae/mae)
